Panglima TNI Dinilai Salah Ucap Terkait TNI Memiliki Hak Politik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Vaida Hafid menduga Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terselip lidah saat mengusulkan TNI memiliki hak politik.

Sebab, parlemen telah memperjuangkan agar TNI profesional fokus pada tugas utamanya menjaga NKRI.

“Saya intinya, mungkin Panglima, selip lidah kali ya. Saya mencoba berpikir seperti itu. Karena kalau tidak ini, saya tidak paham alur berpikir bagaimana yang dimiliki Panglima sehingga bisa berpikiran seperti itu," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Kamis (6/10).

Meutya mengaku tidak dapat memahami dasar pemikiran Panglima TNI. Sehingga, ia berharap Gatot hanya terselip lidah saat mengemukakan usulan tersebut.

“Saya masih mencoba berpikir positif, mungkin ini salah ucap atau maksudnya berbeda dengan yang kita tangkap dari media massa,” kata dia.

Pada saat masa reformasi, kata Meutya, masyarakat telah menginginkan TNI berfokus pada perlindungan rakyat. Ia khawatir wacana tersebut menimbulkan harapan-harapan bagi militer untuk turut berpolitik praktis.

“Itu yang saya khawatirkan,” kata dia.

Bila wacana tersebut terus bergulir, Meutya mengatakan negara akan kembali ke masa lalu. Dimana, TNI/Polri dapat berpolitik. Apalagi, kata Meutya, Partai Golkar dekat dengan TNI pada masa lalu.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan, saat ini TNI seperti warga negara asing. Sebab, TNI tidak mempunyai hak politik.

Gatot berharap, suatu saat nanti TNI punya hak berpolitik. Namun, ia juga menegaskan, harapannya itu tidak untuk diwujudkan dalam waktu dekat.

“Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai Panglima, TNI belum siap. Entah lima atau 10 tahun lagi, yang akan datang,” kata Gatot, Jakarta Pusat, hari Selasa (4/10).

Gatot menjelaskan, hak berpolitik bagi TNI dipengaruhi situasi politik yang tengah berkembang.

Editor : Eben E. Siadari