Panglima TNI Resmikan Komando Operasi Khusus Gabungan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko meresmikan satuan baru, Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yang terdiri atas pasukan elite TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

“Dalam kesempatan ini, saya resmikan Komando Operasi Khusus Gabungan TNI,” kata Panglima TNI saat meresmikan satuan baru itu di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Sebelum diresmikan, 90 orang Pasukan Khusus TNI itu melakukan latihan penanggulangan terorisme di Hotel Borobudur dan Gedung Dirjen Kekayaan Negara, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

“Intinya 60 orang. Tapi bagian-bagiannya sehingga semua kekuatannya 90 orang. Posisinya standby di Sentul dengan status operasi,” kata Panglima TNI.

Menurut dia, 90 Orang tersebut sebagai orang-orang terbaik dari Kopassus, Denjaka AL, dan Paskhas AU. Mereka akan siaga di wilayah Sentul dengan berlatih dan belajar, namun mereka berstatus operasi sehingga bisa setiap saat diterjunkan dalam proses penanggulangan antiteror.

“Mereka posisinya status operasi dalam hitungan detik bisa digerakkan,” ucapnya.

Di luar 90 orang itu, kata dia, pasukan khusus lainnya akan dibina di satuannya masing-masing. Sebanyak 90 orang itu, tak lagi memiliki kemampuan standar, mereka memiliki kemampuan yang disebutnya sebagai “sangat baik”.

Ia berharap, Komando Operasi Khusus Gabungan bisa menyusun doktrin dan “mapping”, sehingga bila ancaman muncul, pasukan itu bisa digerakkan dengan cepat.

“Saya perintahkan para komandan satuan pasukan khusus agar menyusun doktrin penguatan soft power dan hard power Koopssusgab TNI,” katanya.

Penguatan “soft power”, kata Moeldoko, dimulai dengan membangun hubungan emosional dalam rangka menyamakan persepsi, membangun soliditas, solidaritas, dan mengeliminasi ego sektoral.

Penguatan “hard power”, dilakukan dengan melakukan analisis terhadap perkembangan kecenderungan tantangan dan perkembangan teknologi, sehingga akan memperoleh substansi penguatan kapasitas, keterampilan personel, dan latihan yang realistik.

Pembentukan Koopssusgab TNI, kata dia, akan memberikan daya gentar (deterrent) kepada pelaku terorisme, khususnya yang pernah mengancam dirinya.

“Ini sebuah pesan bahwa jangan macam-macam dengan TNI, khususnya bagi yang pernah mengancam saya,” kata Panglima TNI.

Di tempat yang sama, anggota Komisi I DPR Firmandez mengatakan pembentukan Koopssusgab TNI merupakan amanah rencana strategis (renstra), di mana kedudukannya untuk membantu Polri dalam penanggulangan terorisme.

“Ini salah satu persembahan terakhir dari Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko sebelum pensiun. Ini luar biasa, di mana ada tiga matra yang digabung,” katanya.

Ia mengatakan dengan adanya satuan baru itu, maka akan memberikan kenyamanan kepada masyarakat, bahwa Indonesia memiliki pasukan khusus yang luar biasa.

Firmandez mengatakan pembentukan Koopssusgab tidak akan bentrok dengan Polri karena sudah jelas UU TNI.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno berharap, pasukan khusus gabungan itu bisa dikembangkan dengan baik, sehingga mampu mengantisipasi pelaku-pelaku terorisme.

“Komando operasi khusus gabungan ini merupakan pasukan yang dahsyat. Mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi,” kata Tedjo.

Moeldoko: Calon Panglima TNI Miliki Integritas

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko masih enggan berkomentar lebih jauh siapa calon penggantinya yang baru setelah dirinya pensiun pada Agustus 2015, namun dirinya mengharapkan calon panglima TNI ke depan memiliki integritas.

“Saya tidak mau mengomentari itu (calon Panglima TNI yang baru), karena itu hak prerogatif Presiden,” kata Moeldoko, di sela-sela meninjau latihan operasi penanggulangan antiteror satuan pasukan khusus TNI di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa.

Ia mengatakan, sebagai Panglima dirinya memiliki kriteria sendiri dalam menilai calon pemimpin TNI yang baru, namun dirinya masih enggan menjelaskan apa saja kriteria berdasarkan pandangannya bagi Panglima TNI yang baru nanti.

“Begini, dalam Panglima menilai itu ada standarnya, ukurannya, indikator, ada instrumennya, itu pasti. Tentu yang dilihat integritas, kapasitas dan profesionalitas,” terangnya.

TNI, kata dia, juga memberikan kriteria bagaimana calon Panglima TNI itu memiliki “responsibility”, “leadership” dan loyalitas. “Atas dasar itu yang kita berikan kepada presiden,” ujarnya.

Namun, mengenai apakah Panglima TNI akan bergantian dari setiap angkatan, ia menyerahkan itu sepenuhnya kepada Presiden.

“Masalah bagaimana mengartikan dapat bergantian, itu sepenuhnya kepada Presiden. Panglima jangan mengomentari itu, nanti Presiden jadi terganggu,” katanya.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, sebetulnya dalam UU TNI disebutkan bahwa jabatan Panglima TNI dapat dilakukan secara bergantian.

“Kalau `dapat` itu, bisa dilakukan secara bergantian, bisa juga tidak. Kalau bergantian, jatahnya TNI AU, namun itu tergantung Presiden, arah kebijakannya kemana,” katanya.

Pimpinan TNI hanya memberikan masukan kepada Presiden siapa yang akan dicalonkan, kemudian Presiden memilih kriteria yang ada.

Ia menambahkan, prajurit TNI akan solid dan loyal. Maka apa pun keputusan presiden akan diikuti, namun tentunya Presiden akan mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana.

Konsep Keppres Wakil Panglima Dikirim ke Presiden

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, mengaku sudah mengirimkan konsep keputusan presiden (keppres) soal jabatan wakil panglima TNI kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya kemarin sudah tanda tangan. Saya kira dalam tempo yang tak lama lagi sudah ada keputusan soal wakil panglima TNI, “ ujar Moeldoko usai Peresmian Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, di Silang Monas, Jakarta, Selasa.

Ia menilai, pengisian jabatan wakil panglima TNI akan berbarengan dengan jabatan Panglima TNI yang baru untuk menggantikan dirinya yang memasuki masa pensiun pada Agustus 2015.

Moeldoko menambahkan, jabatan wakil panglima TNI akan berbeda angkatan dengan jabatan panglima TNI.

“Kalau panglima TNI nya dari Angkatan Laut, maka wakil panglima TNI bisa dari darat atau udara,” tuturnya.

Namun di tempat yang sama, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan, jabatan wakil panglima TNI belum ada urgensinya.

“Belum (ada urgensinya),” kata Tedjo.

Tedjo mengakui bahwa dirinya memang sempat mempertimbangkan keberadaan wakil panglima TNI. Namun, setelah dikaji dan dianalisis efektivitasnya, jabatan tersebut tak terlalu penting untuk dibentuk.

“Dulu kan pertimbangannya kalau panglima tak bisa hadir, bisa wakilnya yang gantikan. Tapi itu bisa iya, bisa juga tidak,” ujar Tedjo.

Selama ini ada Kasum (Kepala Staf Umum) panglima atau kepala staf matra TNI yang ditunjuk menggantikan panglima. Jadi ya belumlah, ujarnya.

Tedjo mengingatkan bahwa keputusan ada atau tidaknya wakil panglima TNI adalah keputusan Presiden sepenuhnya.

“Hingga saat ini, Presiden belum memutuskan,” ucapnya.

Panglima TNI sebelumnya menyampaikan adanya rencana melakukan reorganisasi TNI, salah satu adalah jabatan wakil panglima di tubuh TNI.

Moeldoko mengusulkan secara langsung reorganisasi TNI itu kepada Presiden dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/3).

“Masalah reorganisasi, di antaranya ada wakil panglima TNI. Diharapkan, wakil panglima TNI itu, kalau tidak ada panglima TNI, dia bisa action,” kata Moeldoko. (Ant)