Panitia: Militer Kurang Terlibat di Simposium Tragedi 1965

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Ketua Panitia Pengarah Simposium Tragedi 1965 Letjen TNI Purn Agus Widjojo menghadiri Simposium Nasional yang bertema "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" di Jakarta, Senin (18/4). Simposium Nasional yang mempertemukan korban tragedi 1965, sejarawan, mantan jenderal TNI, dan sejumlah tokoh lembaga yang berada di pusaran peristiwa berdarah tersebut bertujuan untuk meletakkan persitiwa 1965 dengan benar dalam perspektif sejarah. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional bertema 'Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan', Agus Widjojo, mengatakan minimnya keterlibatan unsur militer merupakan salah satu kekurangan dalam penyelenggaraan acara kali ini.

"Sebetulnya peran kelompok TNI bisa lebih besar lagi. Walaupun sudah diwakili Sintong Pandjaitan (mantan anggota Resimen Para Komando Angkatan Darat) yang memainkan perannya dengan baik tadi," kata Agus usai penutupan penyelenggara hari pertama Simposium Nasional, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, hari Senin (18/4).

Meski demikian, dari proses penyelenggaraan hari pertama, katanya, ada sisi positif yang terlihat, yakni jumlah ‎kehadiran pihak-pihak yang pernah bertentangan dalam konflik melebihi ekspektasi pihak penyelenggara. Hal tersebut, menurut dia, dapat menghadirkan proses pembelajaran yang dapat dipetik dari penyelenggaraan simposium ini.

"Sehingga kita belajar mendengarkan bahwa ada kebenaran yang diyakini orang lain," kata Agus.

Sosok yang merupakan Kepala Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini juga mengatakan, dinamika perdebatan yang terjadi dalam forum masih tahap wajar. Agus pun berharap penyelenggaraan Simposium Nasional kali ini dapat memberikan pemahaman kepada publik terhadap tragedi 1965 secara komprehensif.

Simposium Nasional 'Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan' diprakarsai oleh oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa (FSAB), serta didukung oleh Kementerian koordinator bidangPolitik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)

Rencananya, simposium nasional ini dilaksanakan hari Senin (18/4) hingga Selasa (19/4) sebagai dialog awal antara pemerintah dan korban untuk merumuskan pokok pikiran menuju rekonsiliasi nasional.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja