Pansel KPK, Bukti Jokowi Berpihak pada Kesetaraan Gender

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung Caroline Paskarina menilai terpilihnya sembilan sosok perempuan sembilan sosok perempuan menjadi Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bukti keberpihakan politik Presiden Joko Widodo terhadap kesetaraan gender.

“Menurut saya ini sebuah pernyataan keberpihakan politik Presiden Joko Widodo yang cukup kuat terhadap kesetaraan gender. Karena tidak hanya 30 persen, ini semua Anggota Pansel Calon Pemimpin KPK perempuan,” kata Caroline kepada satuharapan.com, Kamis (21/5).

Selain itu, salah satu staf pengajar di Ilmu Politik UNPAD Bandung itu juga menilai langkah Presiden Jokowi ini secara implicit menunjukan keinginan perubahan praktik politik di Air. Di mana, saat jumlah laki-laki lebih banyak, praktik politik Indonesia lebih bernuansa maskulin, dipenuhi dengan kekerasan dan aksi tipu daya.

“Pengangkatan Pansel Calon Pemimpin KPK yang semuanya perempuan ini secara implisit menunjukkan bahwa harus ada pembaharuan praktik politik, dari yang sebelumnya lebih maskulin,” ujar Caroline.

“Corak politik maskulin lebih banyak aksi tipu daya dan kekerasan,” dia menambahkan.

Caroline berpendapat, Presiden Jokowi ingin seluruh Anggota Pansel Calon Pemimpin KPK terpilih mempunyai niat tulus dan berpihak pada pemberantasan korupsi yang lebih baik di Indonesia. “Ini bisa jadi bentuk perlawanan bahwa politik itu kotor, saya apresiasi,” ujar dia.

Dia pun menilai, sembilan sosok terpilih memiliki latar belakang dan catatan prestasi yang baik. Sehingga, kebijakan ini akan menjadi pendidikan politik yang baik. “Jokowi ingin menunjukkan politik perempuan dalam publik, ini bentuk pendidikan politik yang baik,” tutur Caroline.

Editor : Bayu Probo