Pansus Minta Aliran Dana Densus dan BNPT Dibedah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafii meminta agar anggaran  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 dibedah.

Hal ini penting guna membuka tabir yang selama ini menyelimuti kedua institusi tersebut mengenai pembiayaan.

Menurut Syafii, pendalaman dan penyelidikan terhadap anggaran di dua lembaga tersebut sangat penting. Pasalnya, ia curiga ada aliran yang masuk.

“Pikiran itu muncul ketika muncul kasus Siyono, keluarganya diberi uang Rp 100 juta oleh komandan Densus 88. Setelah kami periksa, itu bukan dari APBN. Itu berasal dari mana,” kata Syafii saat dihubungi wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Selasa (13/9).

Anggota DPR dari Komisi III ini ingin polisi lebih profesional dalam melindungi warga negara. Ironisnya, dalam beberapa operasi aparat justru terkadang tidak tahu nama dan kejahatan seseorang yang telah ditangkapnya, bahkan ada yang tewas.

“Seminggu kemudian dilepas karena nggak terbukti kesalahannya. Jadi kan ini perlu diawasi kerja Densus. Jangan lagi terulang kejadian serupa, kami ingin awasi SOP dan aliran dana yang masuk ke Densus,” kata dia.

Selain itu, kata Syafii, ia juga meminta PPATK  kerja profesional melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. PPATK diminta tidak hanya awasi aliran dana ke calon teroris tapi ke aparat harus diketahui.

“Nggak bisa juga oleh aparat yang digaji dengan uang negara lakukan pekerjaan dengan bantuan asing,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari