“Papa Minta Saham” Contoh Konkret Mental Inlander

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Rudy Johanes mengatakan “Papa Minta Saham” adalah contoh konkret mental inlander pejabat di Indonesia dengan menjual murah negaranya pada bangsa asing.

Ini adalah fenomena gunung es di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Rudy berbicara tentang soal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam kontrak kerja sama dengan Freeport yang diduga dilakukan oknum DPR.

“Jika suara rekaman tersebut terbukti milik oknum pimpinan DPR dan praktik busuk ini tidak terungkap dan perpanjangan kontrak karya berjalan seperti skenario oknum tersebut, maka negara akan dirugikan ratusan bahkan ribuan triliunan rupiah,” kata Rudy Johanes di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hari Jumat (27/11).

Hal itu, kata Rudy bermakna hak-hak generasi penerus (anak cucu) untuk memanfaatkan sumber daya alam (SDM) Indonesia untuk kemakmuran rakyat akan tercabut. Tercabut oleh perilaku kerdil para anasir-anasir yang menjual kepentingan bangsa dan negara ini, dengan murah demi kepentingan pribadi dan golongan.

“Jika suara di rekaman tersebut terbukti milik oknum pimpinan DPR, ini menunjukkan bagaimana pemimpin negeri ini dengan murahnya menjual diri kepada bangsa asing,” kata dia.

Kemudian, kata Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GAK) ini soal “Papa Minta Saham” adalah upaya yang sistematis, masif dan terstruktur untuk merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di depan bangsa lain.

“Ini contoh konkret mental inlander dari oknum petinggi yang korup di negeri ini, yang jika perilaku busuk tersebut tidak terungkap, maka negara dan generasi ke depan (anak-cucu kita) dikorbankan secara keji,” kata dia.

Gerakan Anti Korupsi Alumni Lintas Perguruan Tinggi memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap Menteri ESDM bersama jajarannya, dengan berani dan semangat menjunjung tinggi transparansi pengelolaan SDM. Transparansi pengelolaan SDM adalah hal yang tidak dapat ditawar, mengingat sesuai dengan amanat konstitusi, SDM Indonesia dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat.

“Kami GAK Alumni Lintas Perguruan Tinggi mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersatu melawan pejabat bermental inlander yang menjual murah Sumber Daya Alam Indonesia, untuk kepentingan pribadi serta kelompok,” kata dia.

Selain itu, kata Rudy GAK mengimbau kepada MKD untuk memproses kasus 'Papa Minta Saham' secara tuntas dan bermartabat, dalam sidang terbuka dan disiarkan melalui media televisi nasional, untuk membuktikan siapa pemilik suara di rekaman tersebut.

“Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mengajukan kasus ini kepada penegak hukum, karena telah terjadi pencatutan nama kepala negara dan kepala pemerintahan untuk kepentingan pribadi si pencatut,” kata dia.

“Kepada aparat penegak hukum, baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk bersama-sama memproses kasus ini dengan saksama dan tuntas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” dia menambahkan.

Editor : Bayu Probo