Paripurna DPR, Menkeu Dipaksa Akui Indonesia Krisis Ekonomi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mengagendakan mendengar jawaban Pemerintah atas pandangan umum DPR tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RABPN) 2016 dan Nota Keuangan, Selasa (25/8), sempat memanas setelah anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Akbar Faisal, terkesan memaksa Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, mengakui perekonomian Indonesia tengah mengalami krisis.

Dalam pernyataan yang disampaikan lewat interupsi, Akbar yang mengklaim mewakili rakyat dan 560 anggota DPR RI mengaku bingung menempatkan posisi Indonesia di tengah posisi perekonomian saat ini. "Pada posisi mana sebenarnya kita harus berdiri? Ada bagian di mana optimistik terbangun, tapi pada realitas yang lain sebenarnya kita sungguh-sungguh dalam masalah," ujar Akbar dalam Rapat Paripurna DPR RI ketiga Tahun Sidang 2015-2016, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/8).

Interupsi tersebut disampaikan Akbar setelah Menkeu menyampaikan jawaban Pemerintah atas pandangan umum DPR RI terhadap RABPN 2016 dan Nota Keuangan. Menkeu menyampaikan, Pemerintah tetap optimistis dengan kondisi perekonomiaan Indonesia, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Nota Keuangan RAPBN 2016 lalu.

Namun, Akbar meminta Pemerintah menentukan sikap. Bahkan penghuni Komisi III DPR RI itu sempat menyinggung soal profesionalisme Menkeu. Ia juga mengingatkan soal asumsi makro yang dipatok Pemerintah, misalnya nilai tukar rupiah rata-rata 12.500 rupiah per dollar Amerika Serikat, sementara saat ini nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat telah melewati angka 14.000 rupiah.

"Saya ingin mengingatkan kembali pernyataan saya, hari ini (dollar) telah mencapai Rp14 ribu lebih, maka sebenarnya Pimpinan dan Saudara Pemerintah, inilah saatnya untuk menentukan diri Anda sebagai seorang profesional seperti didengungkan banyak orang. Kami menagih itu," ujar Akbar.

Oleh karena itu, Akbar ingin mendengar terobosan dari Menkeu dan memintanya segera berkoordinasi. Bahkan, Pemerintah harus menunjukkan sikap dan mengakui Indonesia tengah dilanda krisis. "Pimpinan, saya ingin mengatakan pada teman-teman sekalian, Pemerintah siapa pun Anda, inilah saatnya menunjukkan bahwa kita dalam krisis, akui itu. Tetap dilakukan langkah terukur jangan kemudian membuat kita pada wilayah keguncangan informasi," ucap dia.

Mendengar pernyataan yang dilontarkan Akbar tersebut, anggota dewan langsung coba menanggapi, seperti Mukhamad Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar hingga Maruarar Sirait dari Fraksi PDI Perjuangan. Mereka menyampaikan pandangan yang berbeda dengan politikus Partai Nasdem tersebut. Menurut Misbakhun dan Maruarar, Indonesia tidak sedang dilanda krisis.

"Kita memahami kodisi seperti ini, sejujurnya cukup berat, tapi dikatakan krisis ini belum krisis. Kenapa, saya pikir kita juga tahu bahwa cadangan devisa kita cukup kuat," ucap Misbakhun.

Editor : Sotyati