Paripurna RUU Pilkada: Kepala Daerah Dipilih DPRD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koalisi Merah Putih berhasil meloloskan pilkada melalui DPRD. Sebanyak 226 Suara memilih pilkada melalui DPRD. Sedangkan pilkada langsung hanya dipilih sebanyak 135 anggota.

"Rapat paripurna DPR memutuskan lewat DPRD, setuju," kata Priyo, dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Jumat (26/9).

Fraksi Partai Demokrat walkout dari sidang paripurna.

Berikut penghitungan hasil voting RUU Pilkada dalam mekanisme pilkada dengan pemilihan langsung adalah Fraksi Golkar: 11 orang, Fraksi PDIP: 88 orang, Fraksi PKB: 20 orang, Fraksi Hanura: 10 orang, Fraksi Demokrat: 6 orang.

Sedangkan, perincian anggota DPR yang setuju pilkada melalui DPRD adalah Fraksi Golkar: 73 orang, Fraksi PKS: 55 orang, Fraksi PAN: 44 orang, Fraksi PPP: 32 orang, Fraksi Partai Gerindra: 22 orang.

Demokrat                                                     

Sebelumnya, setelah anggota Partai Demokrat melakukan walk out, politikus Partai Demokrat yang tidak ikut walk out, Gede Pasek Suardika mengatakan pada Jumat (26/9) dini hari, “Jangan dipermasalahkan dengan walkout-nya Demokrat, PDI P sering walkout juga, sebagai partai baru, Demokrat mengikuti seniornya hal yang wajar.”

Menurut dia, "RUU ini adalah usulan pemerintah, pemerintah. Jadi, Fraksi Demokrat berkewajiban moral untuk mengawal. Berdasar usulan kami gubernur tidak langsung, tetapi bupati atau wali kota karena berdasar UU Otonomi Daerah, otonomi ada di tingkat kabupaten atau kota,” kata dia.

Namun, ia menambahkan, enam anggota Fraksi Demokrat yang tidak ikut walk out memiliki pilihan politik pribadi yang dilindungi oleh undang-undang.

Fraksi Partai Demokrat memutuskan walkout dari ruang sidang paripurna DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), Jumat (26/9) dini hari. 

Juru bicara FPD dalam sidang tersebut, Benny Kabur Harman menerangkan, sikap itu diambil dengan tiga pertimbangan. Pertama, lantaran pihaknya enggan menginginkan masalah-masalah baru akibat pelaksanaan Pilkada nantinya. Kemudian, kata Wakil Ketua Komisi VI DPR ini, Demokrat pun menjadi penyeimbang dalam pemerintahan mendatang.

Ketiga, sepuluh opsi yang diajukan pihaknya tak diakomodir. ”Maka perkenankan kami, Partai Demokrat untuk bersikap netral, tidak ikut dalam keputusan Pilkada langsung atau DPRD. Kami Partai Demokrat mengambil sikap untuk walkout,” katanya.

Editor : Bayu Probo