Parlemen Eropa Dukung Rencana Relokasi Pengungsi

BRUSSELS, SATUHARAPAN.COM – Parlemen Eropa pada Kamis (17/9) mendukung rencana relokasi 120.000 pengungsi ke seluruh Uni Eropa untuk membantu negara garis depan seperti Yunani, Hungaria dan Italia, dalam sebuah langkah yang mendesak para menteri untuk mengadopsi proposal itu pekan depan.

Dalam pemungutan suara darurat yang digelar setelah para menteri dalam negeri Uni Eropa menolak mendukung skema tersebut pada Senin, anggota parlemen menyetujui rencana Komisi Eropa tersebut—eksekutif Uni Eropa—dengan 372 berbanding 124 suara dan 54 abstain.

Para menteri itu akan bertemu kembali pada Selasa depan untuk membahas sejumlah rencana dan kemungkinan konferensi tingkat tinggi para pemimpin Uni Eropa akan digelar. Parlemen menyetujui rencana tersebut tapi biasanya menerapkannya setelah negara-negara Uni Eropa mendukung rencana itu.

“Kami sangat berterima kasih kepada Parlemen Eropa karena bersedia memahami situasi mendesak ini,” kata Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans sebelum pemungutan suara di Brussels.

Aliran Pengungsi ke Jerman Kembali Melonjak Tajam

Aliran imigran ke Jerman kembali melonjak tajam, beberapa hari setelah digelarnya pemeriksaan perbatasan, dengan polisi mencatat total 9.100 imigran pada Rabu (16/07) atau naik sekitar 6.000 orang dibandingkan hari sebelumnya.

Polisi federal mengungkapkan pada Kamis bahwa “hampir semuanya datang dari Austria”, dengan sekitar 2.000 di antara mereka tiba dengan menaiki kereta api pada Rabu, dan sisanya melalui jalan darat atau berjalan kaki. Lonjakan imigran tersebut terjadi tepat tiga hari setelah Jerman meluncurkan pemeriksaan paspor di perbatasan pada Minggu.

Jerman kemungkinan akan menerima satu juta orang yang ingin mendapatkan status pengungsi tahun ini, naik dari perkiraan 800.000 orang, kata Wakil Kanselir Sigmar Gabriel pada Senin.

Negara dengan perekonomian terbesar di Eropa itu menjadi incaran para pengungsi yang melarikan diri dari perang di Suriah dan negara lain, dan Berlin mengabaikan aturan Uni Eropa yang mengharuskan para imigran mencari suaka di negara Uni Eropa pertama yang mereka datangi.

Berlin menjelaskan pemeriksaan paspor bertujuan untuk meningkatkan keamanan, menindak pelaku perdagangan manusia dan membuat sistem lebih teratur dengan mendaftarkan para pencari suaka ketika mereka pertama kali masuk ke negara itu.

Kepala Departemen Imigrasi Jerman Mengundurkan Diri

Kepala Departemen Imigrasi dan Pengungsi (Office for Migration and Refugees) Jerman, Manfred Schmidt, mengundurkan diri di tengah gelombang pencari suaka yang menyentuh rekor, karena “alasan pribadi”, ujar kementerian dalam negeri pada Kamis (17/09).

Departemen itu berulang kali dikritik di tengah tumpukan tugas dalam penanganan gelombang pencari suaka massif saat Eropa menghadapi krisis imigran terbesar sejak Perang Dunia II.

Menteri Dalam Negeri Thomas de Maiziere menyampaikan penyesalan atas keputusan Schmidt, seraya mengatakan dia sudah “melakukan tugas yang baik sekali” dan memuji “komitmen luar biasanya” di posisi yang dia emban sejak 2010 silam.

Guna mendukung departemen itu, pemerintah menambah ratusan staf, dengan rencana untuk makin membantu pelayanan staf bea cukai dan meminta para pegawai yang pensiun untuk kembali bekerja.

Jerman menjadi destinasi utama bagi imigran yang mengungsi akibat perang dan kesengsaraan di Suriah serta negara lainnya, dan Berlin secara efektif mengabaikan aturan Uni Eropa (UE) yang menuntut imigran untuk mencari suaka di negara pertama yang mereka masuki.

Jerman kemungkinan menampung sejuta imigran yang mengajukan status pengungsi atau suaka politik tahun ini, naik dari perkiraan resmi 800 ribu orang sejauh ini, ujar Wakil Kanselir Sigmar Gabriel pada Senin.

Departemen itu pada Agustus mengalami kesulitan menghadapi permintaan 270 ribu pencari suaka, menurut kantor berita nasional DPA, seraya menambahkan sistem itu terkendala akibat pengajuan dari warga negara-negara Balkan yang hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan suaka.

Denmark Akan Tampung 1.000 Pengungsi

Pemerintah Denmark, Kamis (17/09), mengumumkan bahwa negara tersebut secara sukarela setuju untuk menerima 1.000 pengungsi dari total 120 ribu jiwa yang akan direncanakan akan direlokasi oleh Uni Eropa guna mengurangi beban negara-negara di garis terdepan.

“Mengingat situasi luar biasa yang kini terjadi, kami hari ini memberitahukan kepada berbagai fraksi di parlemen bahwa pemerintah akan mengajukan tawaran untuk menerima 1.000 pencari suaka,” ujar Menteri Integrasi Denmark Inger Stojberg dalam konferensi pers dengan Perdana Menteri Lars Lokke Rasmussen.

Pemerintah Denmark belum memutuskan kapan akan mulai menerima para pengungsi. Isu tersebut akan dibahas pekan depan.

Denmark juga akan memberikan dana bantuan tambahan senilai 114 juta dolar Amerika (setara Rp 1,7 triliun) kepada negara-negara yang berbatasan langsung dengan daerah konflik dan badan urusan perbatasan Uni Eropa Frontex.

“Sudah saatnya untuk mencari solusi bersama di Denmark serta Eropa. Hal ini tidak mudah. Tidak ada solusi yang mudah,” ujar Rasmussen. (AFP)