Parlemen Libya Gelar Voting untuk Pemerintah Persatuan

BENGHAZI, SATUHARAPAN.COM - Parlemen yang diakui secara internasional, hari Senin (25/1), menggelar pemungutan suara sehubungan dengan ratifikasi kesepakatan damai yang didukung Perserikatan Bangsa-bangsa dan mengesahkan pemerintah persatuan yang dianggap penting untuk mengakhiri kerusuhan.

Para diplomat PBB dan negara Barat mengimbau rakyat Libya mendukung kesepakatan itu sebagai langkah untuk mengakhiri kekacauan politik dan perselisihan yang menghantui negara tersebut sejak penggulingan diktator Moamer Kadhafi pada 2011.

Libya saat ini memliki dua pemerintah dan parlemen saingan, dengan otoritas yang didukung secara internasional berbasis di wilayah timur dan otoritas yang didukung milisi memegang kekuasaan di Tripoli.

Anggota parlemen selama beberapa hari terakhir sudah bertolak ke kota timur Tobruk -- tempat parlemen dengan 176 anggota itu bermarkas selama satu setengah tahun -- untuk menggelar dua pemungutan suara, kata anggota parlemen Fahmy Tuwaty.

Pemerintah persatuan nasional pimpinan pengusaha Fayez al-Sarraj dibentuk pada pekan lalu berdasarkan perjanjian yang disponsori PBB. Namun, parlemen yang sah harus menyetujuinya terlebih dahulu sebelum pemerintah tersebut mulai bekerja.

Tolak Pemerintah Persatuan Dukungan PBB

Sementara itu, Parlemen sah Libya , pada hari Senin (25/1), memutuskan menolak pemerintah persatuan yang didukung PBB, dalam pukulan telak bagi upaya internasional untuk mengakhiri kerusuhan di negara itu.

“Kami memutuskan untuk tidak mendukung pemerintah itu dan meminta... diusulkan pemerintah lain,” kata anggota parlemen Ali al-Gaydi.

Dari 104 anggota parlemen yang hadir untuk mengikuti pemilihan di kota timur Tobruk, 89 menolak pemerintah baru, katanya.

Anggota parlemen Al-Saliheen Abdelnabbi mengatakan pemerintah persatuan ditolak karena kabinetnya terlalu besar.

Dia menyerukan “pemerintah yang lebih kecil tanpa banyak menteri”.

Fathi Abdelkarim, penasihat media bagi kepala parlemen Aguila Saleh, mengatakan kepada wartawan di Tobruk: “Dewan Perwakilan Rakyat Libya diberikan waktu sepuluh hari untuk membentuk pemerintahan baru dengan menteri yang lebih sedikit.” (AFP/Ant)

Editor : Eben E. Siadari