Parlemen Turki Putuskan Mandat Pengiriman Pasukan ke Libya 2 Januari

ANKARA, SATUHARAPAN.COM-Kepresidenan Turki telah mengajukan mosi pada hari Senin (30/12) untuk mandate mengerahkan pasukan ke Libya kepada parlemen. Ketua Parlemen, Mustafa Sentop, mengundang siding luar biasa bagi majelis umum untuk memberikan suara menentang atau mendukung mosi, pada hari Kamis (2/1).

Mosi itu untuk mendapatkan mandat satu tahun mengerahkan pasukan ke Libya, dengan alasan bahwa perkembangan di Libya mengancam kepentingan Turki di sana, termasuk bisnis Turki di negara itu dan kapal-kapal Turki yang berlayar di Mediterania, menurut draft teks seperyi dilaporkan media setempat, Hurriyet.

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) yang berkuasa mengumumkan mereka akan mendukung mosi itu, sementara oposisi utama, Partai Rakyat Republik (CHP), oposisi Ä°YÄ° (Partai Baik) dan Partai Demokrasi Rakyat (HDP) menyebutkan keberatan dengan mosi itu.

CHP mengatakan kemungkinan pengiriman pasukan itu akan melibatkan Turki dalam konflik lain dan menjadikannya pihak yang terlibat "penumpahan darah Muslim." Turki harus "memberi prioritas pada solusi diplomatik" di Libya, menurut partai oposisi utama itu.

"Kami tidak ingin citra mengerikan ini yang dibuka di Suriah terbuka juga di negara lain," kata Unal Cavukoz, wakil ketua CHP. “Kami tidak akan pernah menerima Turki untuk menjadi bagian dari perang proksi di Libya, dan dengan berpihak pada salah satu pihak dalam konflik, penyebab penumpahan darah Muslim," kata Cevukoz.

Namun, pihak AKP, partainya Presiden Recep Tayyip Erdogan, dan sekutunya, MHP, bersama-sama memiliki suara yang cukup untuk menguasai suara parlemen.

Pekan lalu, Erdogan mengatakan mosi itu akan diajukan ke parlemen sehubungan dengan permintaan pemerintah Libya yang diakui AS untuk bantuan militer.

Menurut rancangan mosi, Erdogan meminta otorisasi parlemen untuk mengirim Angkatan Bersenjata Turki ke tepi seberang Mediterania. Pemerintah mengatakan akan memutuskan ukuran, waktu, dan ruang lingkup penyebaran. “Batas, ruang lingkup, jumlah, dan waktu” dari misi akan ditunjuk oleh presiden, menurut teks dari mosi tersebut.

Alasan mosi tersebut adalah “perlindungan hak-hak Turki di Mediterania dengan kepentingan nasional di Libya, pencegahan tidak sah oleh ancaman migrasi massal dan pembentukan lingkungan yang menguntungkan bagi organisasi teroris dan kelompok-kelompok bersenjata dan, dengan tujuan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Libya," menurut naskah mosi itu.

Pada 27 November, Pemerintah dan Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang diakui oleh Ankara menandatangani pakta tentang kerja sama militer, serta pakta tentang batas-batas laut di Mediterania timur dengan Turki.

Sejak penggulingan almarhum pemimpin Libya, Muammar Gaddafi pada 2011, dua penguasa muncul di Libya: Satu di Libya timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan satu lagi di Tripoli, yang diakui oleh PBB dan internasional.

Pemerintah Perdana Menteri Libya (GNA), Fayez al-Sarraj di Tripoli telah menghadapi serangan sejak April oleh pemerintah saingannya yang berbasis di Libya timur dan pasukan yang setia kepada komandan mereka, Jenderal Khalifa Haftar, yang berusaha mengambil alih Tripoli.

Editor : Sabar Subekti