Parodi Negeri dan Kepalsuan

SATUHARAPAN.COM – Berita dan penjelasan tentang beras sintetis atau beras plastik makin simpang siur. Menurut Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, berdasarkan uji laboratorium oleh Sucofindo, temuan beras plastik itu memang mengandung bahan yang sama dengan yang digunakan untuk membuat pipa plastik. Sampai-sampai disamakan makan beras plastik dengan menelan bahan untuk pipa pralon.

Namun hari Selasa (26/5) lalu, Kepala Kepolisian RI, Jenderal Pol. Badrodin Haiti, mengumumkan hasil tes laboratorium dan menyebutkan beras yang ditemukan di Bekasi itu dipastikan bukan beras plastik. "Hasil pemeriksaan di Labfor Polri, BPOM, Kemendag, dan Kementan, itu negatif. Artinya, tidak ada unsur plastik dari hasil pemeriksaan laboratorium," kata Badrodin.

Di sisi lain, berita di media massa bermunculan tentang penemuan beras yang diduga sintetis itu di beberapa kota, kemudian banyak yang mengutip mereka yang disebut pakar tentang efek negatifnya pada kesehatan. Bahkan imbauan dari pejabat daerah agar masyarakat waspada, dan operasi mengecek pasar beras dilakukan. Tidak lupa disampaikan tip praktis mengecek beras itu asli atau palsu dengan cara dibakar atau direndam; yang mengapung itu beras palsu.

Presiden Joko Widodo juga menggelar rapat dan membahas masalah itu, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) juga menggelar konferensi pers untuk menjelaskan tentang beras plastik. Namun sejauh ini belum konkret ditunjukkan wujud beras palsu yang dibuat dari bahan plastik itu, yang konon proses produksinya jauh lebih mahal dari memproduksi beras asli.

Jadi, apa yang sebenarnya palsu itu, atau mana benar? Apakah beras plastik, beras palsu, berita palsu, uji laboratorium paslu, penjelasan palsu, atau isu palsu yang disebutkan oleh Kadin sebagai cara mengalihkan isu? Namun, apapun jawabannya, masalah ini menunjukkan adanya kepalsuan yang serius.

Terbenam dalam Kepalsuan

Belakangan ini kita disuguhi berita tentang perguruan tinggi palsu yang memberikan ijazah palsu. Mereka yang membeli gelar palsu itu ternyata di antaranya bekerja sebagai pegawai negeri sipil, anggota legislatif di daerah dan di pusat, bahkan juga disinyalir ada pejabat lembaga penegak hukum.

Pemalsuan tampaknya telah membanamkan banyak kehidupan bangsa ini, dan bahkan telah masuk berbagai aspek kehidupan. Kita baru-baru ini menyaksikan jemaah Umrah yang terlantar oleh biro perjalanan ilegal atau palsu. Kepalsuan lain adalah: suara palsu dalam berbagai pemilihan, anggota TNI atau Polri gadungan, juga ada yang mengaku dari Komisi Pemberantasan Korupsi  alias KPK palsu, dokter palsu, uang palsu, minuman palsu, suku cadang kendaraan palsu, bahkan juga naskah palsu keputusan pengadilan.

Kepalsuan telah begitu merisaukan dan seorang penyair, Agus R Sarjono, telah terusik olehnya. Pada tahun 1998, tahun ketika reformasi Indonesia tengah dalam puncaknya, dia menulis sebuah puisi yang berjudul ''Sajak Palsu''. Puisi ini menggambarkan kepalsuan yang terjadi sejak di awal bangku sekolah hingga memasuki kehidupan ekonomi dan politik negeri.

Puisi ini menohok kita sampai berimajinasi tentang ‘’negeri palsu’’. Kepalsuan menjalar dan terus tumbuh merayap pada setiap celah kehidupan negeri. Kepalsuan beranak pinak, bercucu bercicit, dan semua keturuanannya itu adalah kepalsuan; membentuk klan kepalsuan.

Pada bagian penghujung, sang penyair berucap: 'Lalu orang-orang palsu meneriakkan kegembiraan palsu dan mendebatkan gagasan-gagasan palsu di tengah seminar dan dialog-dialog palsu menyambut tibanya demokrasi palsu yang berkibar-kibar begitu nyaring dan palsu.'

Etika dan Karakter

Dari kasus beras palsu, ijazah dan perguruan tinggi palsu, serta setidaknya pada 17 tahun lalu kepalsuan telah mengusik warga bangsa ini, sehingga sang penyair mengangkat pena untuk satu karya bernada sisni, menunjukkan kepalsuan ini sudah kronis. Makin gawat, karena berkembang di kalangan elite bangsa.

Sudah lama dibicarakan bahwa masalah yang terus merundung bangsa kita adalah akibat miskin pemimpin teladan. Dan pemimpin yang tidak bisa menjadi teladan adalah pemimpin palsu. Sebaliknya sejumlah kepala daerah yang bekerja keras untuk rakyat, justru terus dirongrong oleh elite, karena kepentingan pribadi dan kelompok mereka terganggu.

Masalah kepalsuan ini, jelas masalah etika dan moral. Bukan saja menyangkut para pelaku, tetapi juga pihak-pihak yang selama ini mengemban amanat untuk mencegah kejahatan ini. Bahkan kita mempertanyakan aspek etis dari penjelasan yang membuat isu ini makin simpang siur, karena beras makanan pokok bangsa kita.

Kasus ini menandai kita diingatkan jika kepalsuan ini telah menjadi modus dalam politik, dan  bisnis, maka kita akan terbenam dalam kebiasaan palsu yang masif. Ini adalah parodi negeri dan kepalsuan. Kebiasaan itu sebagaimana kepalsuan akan tumbuh menjadi karakter, dan kita pantas khawatir jangan-jangan negeri ini akan diingat sebagai ‘’surga’’ pemalsu.