Loading...
INDONESIA
Penulis: Martahan Lumban Gaol 19:15 WIB | Rabu, 02 September 2015

Partai Amanat Nasional Resmi Jadi “Pendukung Jokowi”

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (tengah), Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir (kedua kiri), Sekjen PAN Eddy Soeparno (kiri) serta Ketua Umum Partai Hanura Wiranto (kanan) memberikan keterangan pers terkait bergabungnya PAN dengan koalisi partai pendukung pemerintah, Jakarta, Selasa (2/9). PAN bergabung dengan pemerintah untuk menjalankan seluruh program pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara seluruh Indonesia, kepentingan NKRI bukan untuk kepentingan golongan atau partai. (Foto: Antara/Yudhi Mahatma)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Partai Amanat Nasional (PAN) resmi ‘angkat kaki’ dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (Hebat). Pengumuman tersebut secara resmi disampaikan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dalam sebuah jumpa pers di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9).

"Hari ini, kami menyatakan bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kini kami menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk sukseskan program pemerintah," kata Zulkifli dalam jumpa pers tersebut.

Menurut sosok yang tengah menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) itu, hal tersebut ditempuh demi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan golongan maupun partai politik.

"Ini untuk kepentingan NKRI, untuk kepentingan Indonesia, bukan pribadi, partai ataupun golongan," kata Zulkifli.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, tantang perekonomian dunia saat ini menjadi momentum tepat bagi PAN untuk membantu pemerintah. Sebab, saat ini bukan saatnya lagi untuk memikirkan kepentingan masing-masing kelompok.

Tanggapan KIH

Menanggapi bergabungnya PAN ke dalam KIH, Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indoenesia (PDI) Perjuangan, Bambang Wuryanto, mengatakan akan membuat situasi politik Tanah Air menjadi aman dan nyaman.

"Situasi politik jadi nyaman, kuat dan pemerintah menjadi stabil. Dukungan di parlemen pun menjadi mayoritas. Dengan kondisi seperti itu, pemerintah bisa membuat kebijakan secara baik ," Bambang.

Ketika disinggung terkait peluang direvisinya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Bambang enggan menjelaskan secara detail. Menurut dia, hal tersebut akan dibicarakan ke depan. "Nanti kami bicarakan saja, yang pasti kami syukuri PAN. Soal revisi UU MD3, terbuka kemungkinan tapi harus lewati proses yang benar. PDI Perjuangan siap revisi UU MD3," kata Bambang.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat, Jhonny G Plate, menyatakan, PAN sudah memahami politik kebangsaan sehingga bergabung dengan KIH. Menurut dia, langkah yang ditempuh partai pimpinan Zulkifli Hasan itu paham demi membangun bangsa dibutuhkan sinergi nasional. (Ant)

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home