Partai Republik Minta Penghitungan Suara di Pennsylvania Dihentikan

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Partai Republik Pennsylvania meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk menghentikan penghitungan surat suara yang datang terlambat di negara bagian itu pada hari Jumat (6/11), karena calon dari Partai Demokrat, Joe Biden, memimpin dalam penghitungan suara dan akan mengalahkan Presiden Donald Trump.

Jika Biden memenangkan Pennsylvania, dia memenangkan kursi kepresidenan. Dan banding yang diajukan terakhir untuk perintah darurat meminta pengadilan untuk membekukan penanganan ribuan surat suara yang dikirim. Itu sebagian besar diyakini adalah pendukung Biden, yang tiba setelah hari pemilihan pada Selasa, dan yang menurut Partai Republik harus didiskualifikasi.

Petisi tersebut meminta pengadilan untuk memerintahkan pejabat pemilihan Pennsylvania untuk menyita semua surat suara yang diterima setelah hari Selasa dan tidak mengambil tindakan apa pun.

Petisi tersebut mengindikasikan bahwa Partai Republik dapat meminta pengadilan untuk meninjau kembali tantangan pra pemilihan terhadap keputusan pemerintah Pennsylvania untuk menerima surat suara yang datang terlambat.

"Mengingat hasil pemilihan umum 3 November 2020, pemungutan suara di Pennsylvania mungkin akan menentukan presiden Amerika Serikat berikutnya," kata mereka. “Belum jelas apakah semua 67 dewan pemilihan daerah memisahkan surat suara yang datang terlambat.”

Partai Republik telah memperjuangkan selama berbulan-bulan keputusan negara untuk menerima surat suara yang telah dikirim dengan cap pos pada 3 November dan tiba dalam tiga hari hari pemilihan, yaitu, jika mereka tiba pada hari Jumat (6/11).

Mahkamah Agung negara bagian memutuskan keputusan itu sah dan kemudian naik banding dalam sistem federal hingga Mahkamah Agung.

Pada 19 Oktober, pengadilan tinggi AS, yang memiliki kursi kosong pada saat itu, menolak untuk menangani kasus tersebut, pendapatnya tercepah 4-4, antara konservatif vs liberal.

Tetapi itu juga mengindikasikan bahwa mereka dapat mengambil kasus setelah pemungutan suara, dan sekarang memiliki sembilan anggota setelah calon Trump yang konservatif, Amy Coney Barrett, bergabung pada akhir Oktober.

Permintaan Partai Republik tidak memberikan bukti apa pun bahwa surat suara belum dipisahkan, tetapi mengatakan bahwa tanpa intervensi Mahkamah Agung, menteri luar negeri Pennsylvania dapat mengubah pedoman yang diberikan 67 dewan daerah.

Jika pengadilan mengeluarkan izin penghitungan suara dihentikan dan menerima kasus tersebut, hal itu berpotensi membuat keputusan yang tidak sah atas surat suara yang datang terlambat, yang saat ini dipisahkan oleh negara bagian yang lain.

Tetapi itu mungkin tidak membuat perbedaan, karena jumlah pemungutan suara yang terlambat mungkin jauh lebih sedikit daripada keunggulan Biden atas Trump di negara bagian tersebut. (AFP)

Editor : Sabar Subekti