Pasca-Otonomi, Provinsi Kepulauan Tambah Miskin

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pendiri Archipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina menyebutkan provinsi kepulauan seperti Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin miskin setelah penerapan otonomi daerah. Maluku menjadi miskin keempat dan NTT miskin kedua dari 34 provinsi di Indonesia.

Inisiator Gerakan Maluku Kaya ini juga secara khusus menyebutkan Maluku dalam hal pendidikan berada pada ranking ke 32 dari 34 provinsi.

Engelina Pattiasina menuturkan keterbelakangan provinsi kepulauan di Indonesia diakibatkan tatanan negara kepulauan sudah lama ditinggalkan. “Ada masalah yang harus kita perbaiki dalam tatanan bangsa dan negara ini tentang negara kepulauan. Negara kepulauan sudah ditinggalkan terlalu lama sebenarnya. Konsep negara kepulauan tidak pernah lagi diterapkan sebagaimana mustinya.”

“Ketika kami berjalan dari kampung ke kampung, kami menyatakan lengkap sudah, sempurna sudah kami ini sebagai orang Maluku. Miskin, bodoh, pas itu. Apa yang bisa diharapkan dari generasi ini?” kata Engelina Pattiasina dalam diskusi ‘Membedah Gagasan Jokowi –JK tentang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia’ di Jakarta pada Jumat (4/7).

Dia menjelaskan walau ada kekayaan alam berupa gas Masela dan minyak bumi Babar Selaru tidak menjadikan Maluku kaya. Hal ini diakibatkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang mengatur batas wilayah provinsi kepulauan hanya sampai 12 mil dari pantai. Setelah 12 mil bukan lagi milik Maluku atau NTT. Pembagian penetapan dana alokasi umum juga tidak adil. Karena pembagian penetapan dana alokasi umum selalu ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah darat.

“Sudah pasti ini kami setiap tahun akan tambah miskin. Kenapa? Karena ini sistemik, ada dalam sistem, struktural. Kalau sistemik maka kami tiap tahun tambah miskin dan ini sudah terjadi sebenarnya. Dalam perjalanannya, negara kepulauan ini bukan tambah bagus tetapi tambah tidak baik.”

Mantan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan acara ini bukan sekedar mendukung  capres Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres Jusuf Kalla tetapi membahas secara mendalam isu negara kepulauan  sebagai ‘poros maritim dunia’ yang digagas Jokowi.

Hadir dalam acara ini para politisi, wakil LSM dari dalam maupun luar negeri, akademisi, pengacara, dan tokoh masyarakat.

Editor : Bayu Probo