Pasca Penutupan Save the Children, Pakistan Awasi Badan Amal

ISLAMABAD, SATUHARAPAN.COM – Kementerian dalam negeri Pakistan, akan mengawasi kegiatan badan-badan amal internasional, demikian diumumkan pemerintah, Senin (22/6), setelah pihak berwenang menyegel kantor Save the Children dan menangguhkan kegiatan kelompok itu.

Menteri Dalam Negeri Chaudhry Nisar Ali Khan mengatakan,  pemerintah telah berencana untuk memusatkan tanggung jawab pengawasan serta pengaturan kegiatan badan-badan bantuan asing di bawah kementeriannya.

"Pemerintah menginginkan sistem pendaftaran yang menyeluruh terhadap kelompok-kelompok itu diterapkan guna memastikan,  sistem pertanggungjawaban berjalan secara transparan," kata Khan kepada para wartawan.

"Kita harus tahu sumber-sumber pendanaan kelompok-kelompok tersebut,  serta tujuan uang itu diberikan."

Ia mengatakan,  kelompok-kelompok amal, termasuk Save the Children, akan diizinkan beroperasi selama enam bulan ke depan namun harus mendaftarkan ulang kepada pihak berwenang dalam waktu tiga bulan sesuai dengan pengumuman pekan lalu.

Kegiatan Save the Children ditangguhkan bulan ini, karena kegiatan-kegiatan yang tak disebutkan, "yang menentang negara".

Pakistan, telah memperketat kebijakan menyangkut badan-badan amal internasional dalam tahun-tahun belakangan ini, dengan menuduh mereka melakukan kegiatan mata-mata secara terselubung.

Pada 2012, pemerintah mengusir staf asing Save the Children yang berpusat di Inggris. Kelompok itu sendiri sudah bekerja di Pakistan selama lebih dari 35 tahun dan mempekerjakan 1.200 warga Pakistan.

Langkah tersebut ditempuh, setelah badan intelijen Pakistan menuding badan itu memiliki hubungan dengan dokter Shakeel Afridi, yang dipekerjakan CIA untuk menjalankan program vaksinasi sebagai bagian dari kegiatan pencarian pemimpin Al Qaida Osama bin Laden.

Save the Children membantah keras tuduhan, bahwa pihaknya memiliki hubungan dengan Afridi ataupun CIA.(AFP/Ant)

Editor : Bayu Probo