Pastor John Kecewa Polisi Tuduh Pelayanan Pastoralnya Makar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pastor John Jonga menyayangkan langkah kepolisian memanggil dirinya dengan tuduhan makar karena telah memimpin doa pada acara pembukaan kantor cabang United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Kota Wamena, hari Senin (15/2) silam.

Menurut Pastor John, kehadirannya dalam acara tersebut merupakan bagian dari pelayanan pastoral kepada umat Kristen, yakni untuk mendoakan.

“Saya dipanggil polisi dan diperiksa lebih dari 5 jam dengan 55 pertanyaan. Mereka mengarahkan agar mengakui adanya makar dari pendirian kantor ULMWP. Apa yang dilakukan aparat keamanan sebagai bentuk teror kepada pimpinan agama," kata Pastor John dalam diskusi bertema ‘Perjuangan HAM dan Kriminalisasi Para Pegiat HAM di Papua’ di Wisma PGI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, hari Sabtu (12/3).

Dia bercerita, tuduhan makar dalam pendirian kantor ULMWP tidak berdasar.  Sebab, katanya, sejumlah kejanggalan diperlihatkan pihak kepolisian saat melakukan proses pemeriksaan.

"Ada keanehan, tahu-tahu polisi periksa dan pertanyaan diarahkan dengan kesan sudah ada tersangka. Lalu belakangan, polisi bilang punya bukti papan nama ULMWP," ucap Pastor John.

Sebelumnya, Pastor John yang melayani di Paroki Kristus Raja Wamena, telah memenuhi panggilan polisi pada hari Jumat (26/2) lalu, setelah berkonsultasi dengan Uskup. Pada panggilan pertama, hari Jumat (19/2), Pastor John menolak panggilan Polres Jayawijaya, Wamena, dan meminta polisi melayangkan surat permohonan izin kepada atasannya, keuskupan di Jayapura.

Dalam pemeriksaan, Pastor John didampingi pengacara dan menjawab 55 pertanyaan dari dua petugas polisi selama pertemuan empat jam.

Menurutnya, polisi mempertanyakan kehadirannya di acara tersebut, yang diketahui menampilkan lambang ULMWP, organisasi yang dianggap separatis di Indonesia. Polisi juga bertanya kepadanya terkait informasi yang Pastor John ketahui tentang ULMWP.

Atas kejadian itu, Pastor John mengatakan dirinya tidak terpengaruh walau pun dalam pengawasan polisi.

Editor : Bayu Probo