Pastor Katolik di Belarusia Dihukum 11 Tahun Penjara, Didakwa Pengkhianatan

MINSK, SATUHARAPAN.COM- Seorang pastor Katolik di Belarusia pada hari Senin (30/12) dihukum atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi karena mengkritik pemerintah dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, dalam kasus pertama tuduhan bermotif politik terhadap pastor Katolik sejak Belarusia merdeka pada runtuhnya Uni Soviet tahun 1991.

Vonis terhadap Pastor Henrykh Akalatovich dijatuhkan saat otoritas Belarusia mengintensifkan tindakan keras mereka terhadap perbedaan pendapat menjelang pemilihan presiden 26 Januari yang hampir pasti akan memberikan masa jabatan ketujuh kepada Presiden otoriter, Alexander Lukashenko.

Pusat Hak Asasi Manusia Viasna mengatakan Akalatovich, 64 tahun, menolak tuduhan pengkhianatan. Kelompok itu telah mendaftarkannya di antara 1.265 tahanan politik di negara itu.

"Untuk pertama kalinya sejak jatuhnya rezim Komunis, seorang pastor Katolik di Belarusia dihukum atas tuduhan pidana yang ditujukan kepada tahanan politik," kata perwakilan Viasna, Pavel Sapelka. "Hukuman berat itu dimaksudkan untuk mengintimidasi dan membungkam ratusan pendeta lainnya menjelang pemilihan presiden bulan Januari."

Akalatovich, yang telah ditahan sejak November 2023, didiagnosis menderita kanker dan menjalani operasi sebelum penangkapannya. Pastor dari kota Valozhyn di Belarusia bagian barat, yang mengkritik pemerintah dalam khotbah-khotbahnya, telah ditahan tanpa akses komunikasi, dengan petugas penjara menolak pakaian hangat dan makanan yang dikirim kepadanya.

Arkatovich termasuk di antara puluhan pendeta — Katolik, Ortodoks, dan Protestan — yang telah dipenjara, dibungkam, atau dipaksa mengasingkan diri karena memprotes pemilihan umum 2020 yang memberi Lukashenko masa jabatan keenam.

Pemungutan suara yang disengketakan yang menurut oposisi dan Barat dinodai dengan kecurangan memicu protes massa, yang ditanggapi oleh pihak berwenang dengan tindakan keras yang menyebabkan lebih dari 65.000 orang ditangkap dan ribuan lainnya dipukuli oleh polisi.

Pendeta Katolik dan Protestan yang mendukung protes dan melindungi demonstran di gereja mereka menjadi sasaran khusus penindasan. Pihak berwenang Belarusia secara terbuka berusaha untuk membuat para pendeta patuh, berulang kali memanggil mereka untuk melakukan pembicaraan politik "pencegahan", memeriksa situs web dan media sosial, dan meminta dinas keamanan memantau khotbah.

Sementara Kristen Ortodoks mencakup sekitar 80% dari populasi, hanya kurang dari 14% yang beragama Katolik dan 2% beragama Protestan.

Lukashenko, yang telah memerintah Belarusia selama hampir 30 tahun dan menggambarkan dirinya sebagai "ateis Ortodoks," mengecam para pendeta pembangkang selama protes tahun 2020, mendesak mereka untuk "melakukan pekerjaan mereka," dan tidak memicu kerusuhan.

Lukashenko merupakan salah satu sekutu terdekat Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang mengizinkan Rusia menggunakan wilayah negaranya untuk mengirim pasukan ke Ukraina pada bulan Februari 2022 dan menyebarkan beberapa senjata nuklir taktisnya di Belarus. (AP)

Editor : Sabar Subekti