Pastoral Gereja Pasca Pemilu 2019: Merekatkan Persaudaraan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Dr. Albertus Patty, mengatakan Pemilu 2019 menciptakan persoalan personal dan sosial, kultural dan struktural, etik dan moral.

“Ancaman terhadap demokrasi dan konstitusi dari populisme konservatif-sektarianisme agama dapat memaksa Presiden Joko Widodo menggandeng tentara,” kata Albertus Patty dalam diskusi publik bertajuk "Peran Pastoral Gereja Pasca Pemilu 2019" di Hall Utama, RS PGI Cikini, Jakarta hari Sabtu (6/7).

Menurutnya, politisasi agama menciptakan deal politik dengan konsisten yang menyebabkan maraknya undang-undang atau peraturan daerah agama yang bertentangan dengan konstitusi.

“Politisasi agama menciptakan polarisasi dan konflik dalam masyarakat. Polarisasi dipertajam oleh media sosial. Identitas primordial menggantikan identitas nasional. Selain itu politik transaksional melanggengkan budaya korupsi,” katanya.

Dia menilai memanasnya situasi politik merupakan ‘takdir’ bangsa yang beranekaragam. Keanekaragaman yang menurutnya menciptakan ironi.

“Ilusi apabila kita menyangkal keragaman itu, kita merasa seolah hidup sendiri. Tetapi, kita tahu betapa susah menjalin tali silaturahmi dengan kaum lain. Ironisme terjadi karena manusia adalah imago Dei yang baik, sekaligus makhluk berdosa yang punya hasrat menindas yang lain,” katanya.

Albertus Patty mengatakan respons pastoral Gereja terhadap persoalan-persoalan tersebut menempatkan gereja untuk bersikap kreatif, cerdas, berani, dan tidak boleh apatis.

“Kesempatan dan persoalan harus direspons dengan kreatif demi keadilan dan perdamaian bagi semua. Gereja harus merekatkan persaudaraan dalam keberagaman, tetapi harus siap melawan korupsi, ketidakadilan dan diskriminasi atas nama apa pun. Demi keadilan dan kesetaraan, gereja harus berjuang mempertahankan demokrasi dan konstitusi yang merupakan kesepakatan semua anak bangsa,” katanya.

Tanggungjawab Masyarakat Kristen di Indonesia

Direktur Jenderal‎ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, ‎Prof. Dr.‎Thomas Pentury‎, M.Si, mengatakan masyarakat yang hidup dalam masyarakat demokratis wajib menerima semua proses Pemilu yang telah dijalani. Tanggung jawab masyarakat Kristen di Indonesia harus mendukung pemerintah yang terpilih.

“Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin yang sudah ditetapkan sebagai Presiden 2019-2024 harus didukung oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat Kristen yang ada di Indonesia,” kata Thomas Pentury kepada satuharapan.com usai diskusi publik.

Menurut dia, terkait pilihan-pilihan politik yang membuat segregasi komunitas karena pilihan-pilihan politiknya harus dicairkan kembali menjadi satu dalam komunitas Indonesia untuk menjadi Indonesia yang lebih baik.

“Kita berharap segregasi yang terjadi akibat pilihan-pilihan politik itu kemudian harus cair. Semua kembali ke dalam tatanan masyarakat Indonesia untuk mendukung pemerintah membangun Indonesia yang lebih baik,” katanya.

Bersama-Sama Merangkul Sesama Anak Bangsa

Sementara itu peran institusi gereja pasca pemilu 2019 menurut Brigjen TNI Purnawirawan, Edison Napitupulu yang mewakili dari Kantor Staf Presiden (KSP), mengatakan gereja tidak boleh menimbulkan prasangka terhadap agama lain kepada para jemaat dan tidak menyinggung simbol-simbol keyakinan mereka.

“Sedapat mungkin bersama-sama merangkul sesama anak bangsa. Menghargai ragam perbedaan antara sesama anak bangsa, dan memisahkan dengan tegas antara gereja dan politik,” katanya.

Kemudian, kata Edison, gereja mengambil peran aktif dengan meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Gereja menghindarkan umat akan dampak negatif dari media sosial dan memprakarsai penulisan konten kebangsaan dalam rangka kontra narasi.

“Gereja dapat melapor kepada kepala lingkungan dan atau lembaga tugas keamanan jika menemukan atau melihat sesuatu yang mencurigakan,” katanya.