Paus Serukan Agar Semua Pihak Akhiri Kekerasan di Ukraina

VATIKAN, SATUHARAPAN.COM – Paus Fransiskus pada Rabu (19/2) mendesak diakhirinya kekerasan oleh kedua pihak di Ukraina, dengan menyatakan prihatin atas bentrokan maut di Kiev. Setidaknya 25 orang tewas dalam bentrokan antara para pemrotes dan polisi yang dimulai di Taman Protes Utama Selasa (18/2).

“Saya mengajak semua pihak menghentikan kekerasan dan mengupayakan kesepakatan serta perdamaian untuk negeri itu,” katanya.

Semua pihak terlibat dalam kekerasan di Ukraina harus sangat menahan diri, kata ketua hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Navi Pillay pada Rabu.

“Saya mengulangi seruan saya untuk menghormati hak majelis perdamaian, sebagaimana hukum hak asasi manusia antarbangsa harus dihormati,” kata Pillay.

“Saya juga meminta penyelidikan segera dan mandiri untuk menetapkan bukti dan tanggung jawab, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan dan menjamin pertanggungjawaban atas bentrokan mematikan itu,” ia menambahkan.

Ukraina di ambang perang saudara, yang dikobarkan Barat, kata anggota utama parlemen Rusia urusan luar negeri pada Selasa.

Alexei Pushkov, ketua panitia urusan luar negeri majelis rendah, mengutuk kekerasan mematikan di Kiev sebagai upaya merebut kekuasaan melalui kekacauan dan pelanggaran hukum. Alexei memberikan tanggapan itu kepada kantor berita Interfax.

“Saya menganggap sejumlah besar tanggung jawab itu jatuh pada Barat dan politisi Barat, yang selalu menekan Pemerintah Ukraina,” kata Pushkov.

Ia menyatakan negara Barat mencegah pemerintah menindak kelompok ultraradikal itu, yang menembaki polisi dan pasukan khusus serta membawa ke perang saudara.

“Berbicara tentang kebutuhan melindungi kehendak demokratis rakyat Ukraina dan gerakan menekan Pemerintah Ukraina bisa memicu perang saudara,” ia menambahkan.

“Bahkan, itu sudah ada, dalam bentuk embrio,” katanya tegas.

Kementerian luar negeri Rusia sebelumnya menyalahkan kebijakan negara Barat atas bentrokan tersebut.

“Yang terjadi adalah dampak langsung kebijakan diam-diam di antara politisi Barat dan lembaga Eropa, yang menutup mata terhadap tindakan garang pasukan radikal Ukraina,” kata pernyataan kementerian tersebut.

Polisi Ukraina menggunakan meriam air pada Selasa untuk membubarkan pengunjuk rasa di Alun-alun Kiev, yang mereka duduki, seperti terlihat dalam tayangan televisi.

Pengunjuk rasa menentang pemerintah tampak melemparkan bom bensin, kembang api, dan batu ke arah polisi antihuru-hara dan membakar tumpukan ban serta kayu untuk menghalangi petugas, yang berusaha memasuki Lapangan Merdeka.

PBB Minta Penyelidikan Mandiri

Komisioner Tinggi PBB untuk hak asasi manusia Navy Pillay pada Rabu menyerukan supaya semua pihak di Ukraina tetap tenang serta meminta penyelidikan mandiri atas bentrokan berdarah polisi dengan pengunjuk rasa.

“Saya mengutuk keras pembunuhan itu dan mendesak pemerintah serta pengunjuk rasa menurunkan ketegangan serta mengambil langkah cepat untuk menemukan penyelesaian secara damai,” kata Pillay.

“Saya juga mendesak segera dilakukannya penyelidikan independen untuk menemukan fakta dan pertanggungjawaban, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan, serta untuk menjamin adanya pertanggungjawaban atas bentrokan berdarah itu,” katanya dalam pernyataan resmi.

Pihak berwenang Ukraina mengatakan setidaknya 25 orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi yang mulai pecah sejak Selasa di lapangan utama tempat berunjuk rasa di ibu kota Ukraina, Kiev.

Bentrokan itu merupakan kekerasan terburuk sejak tiga bulan ketegangan antara Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dan pengunjuk rasa antipemerintah.

“Saya tekankan kembali seruan saya untuk menghargai hak berkumpul dengan damai, seperti dijamin oleh hukum hak asasi manusia internasional,” kata Pillay.

“Ukraina memerlukan dialog antara dua pihak bertikai yang menghormati kewajiban hukum negara, komitmen politik berdasar standar HAM internasional, serta rekomendasi yang dibuat oleh sistem hak asasi manusia internasional,” katanya.

Rusia Kecam Aksi Protes Ukraina sebagai Usaha Kudeta

Rusia Rabu mengecam protes-protes di Ukraina, negara tetangganya, sebagai satu usaha kudeta, dengan Presiden Vladimir Putin menuduh oposisi atas peningkatan aksi kekerasan terbesar dalam tiga bulan unjuk rasa antipemerintah.

“Menurut pendapat presiden, tanggung jawab atas semua kejadian kini terletak pada Ukraina, khususnya kelompok garis keras,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, yang dikutip kantor berita RIA Novosti.

“Aksi-aksi mereka dapat dianggap di Moskow secara eksklusif sebagai usaha kudeta,” katanya.

Setidaknya 25 orang tewas dalam bentrokan antara para pemrotes dan polisi yang dimulai di taman protes utama Selasa.

Peskov mengatakan Putin dan sejawat Ukrainanya Viktor Yanukovych melakukan satu “pembicaraan telepon Selasa malam” tetapi tidak memerinci.

Ia membantah klaim-klaim bahwa Putin mendorong krisis itu dan menegaskan kembali bahwa Moskow tidak akan melakukan campur tangan.

“Presiden Rusia tidak pernah dan tidak memberikan anjuran kepada kolega Ukrainanya tetap apa yang harus dilakukan, dan bagaimana, dan tidak memiliki rencana untuk memberikan saran seperti itu pada masa mendatang,” kata juru bicara itu.

“Sikap pihak pemimpin Rusia dan Presiden Rusia mengenai kejadian-kejadian di Ukraina adalah menunggu satu penyelesaian segera situasi ini,” ia menambahkan.

“Bagaimana penyelesaian ini akan dilakukan dari sudut pandang presiden Rusia adalah sepenuhnya hak prerogatif pihak berwenang.”

Dalam satu pernyataan terpisah, Rabu, kementerian luar negeri Rusia menyerukan kelompok oposisi segera menghentikan aksi kekerasan. “Pihak Rusia menuntut para pemimpin dari `taman` menghentikan pertumpahan darah di negara mereka,” kata kementerian itu.

Kementerian itu juga mendesak para pemimpin oposisi “segera melakukan dialog kembali dengan pihak berwenang tanpa ancaman dan ultimatum-ultimatum".

Dengan menyebut Ukraina satu negara “saudara”, kementerian itu menambahkan: “Kami akan menggunakan semua pengaruh kami untuk memulihkan perdamaian dan ketenangan.” (AFP)

Editor : Bayu Probo