PBB: 18 Juta Penduduk Myanmar Membutuhkan Bantuan Kemanusiaan
PBB, SATUHARAPAN.COM-Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebvutkan bahwa sepertiga penduduk Myanmar, atau lebih dari 18 juta orang, kini membutuhkan bantuan kemanusiaan. PBB memperingatkan pada hari Senin (18/12), dan mencari sumbangan sebesar satu miliar dolar pada tahun depan untuk mengatasi kebutuhan tersebut.
Situasi kemanusiaan di negara Asia Tenggara ini telah memburuk sejak kudeta di sana hampir tiga tahun lalu, kata badan global tersebut.
“Myanmar berada di titik terjal pada tahun 2024 dengan krisis kemanusiaan yang semakin mendalam yang telah meningkat sejak pengambilalihan militer pada bulan Februari 2021 dan penduduk sipil kini hidup dalam ketakutan,” kata sebuah laporan oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), diterbitkan hari Senin (18/12).
Jumlah 18,6 juta orang yang saat ini membutuhkan bantuan kemanusiaan meningkat satu juta dibandingkan tahun lalu dan 19 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2020, sebelum kudeta.
“Anak-anak menanggung beban terbesar dari krisis ini, di mana enam juta anak-anak membutuhkan bantuan sebagai akibat dari pengungsian, terganggunya layanan kesehatan dan pendidikan, kerawanan pangan dan kekurangan gizi, serta risiko perlindungan termasuk perekrutan paksa dan tekanan mental,” kata Marcoluigi Corsi, pejabat sementara koordinator kemanusiaan PBB untuk Myanmar.
Laporan tersebut menyoroti kekhawatiran khusus mengenai pengungsian massal, di mana hampir 2,6 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka pada tanggal 11 Desember, peningkatan sebesar 1,1 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu, termasuk lebih dari 660,000 orang yang telah mengungsi sejak akhir bulan Oktober di tengah krisis yang terjadi akibat meningkatnya konflik antara militer dan pejuang etnis minoritas di bagian utara negara itu.
Yang semakin memperburuk situasi adalah “konflik dan kekerasan diperkirakan akan memburuk pada tahun 2024,” kata laporan tersebut, sambil mengecam “kekerasan militer sistematis terhadap warga sipil.”
Mengingat keadaan yang mengerikan ini, OCHA pada hari Senin meminta sumbangan sebesar US$ 994 juta untuk membantu 5,3 juta orang yang telah diidentifikasi sebagai prioritas bantuan di Myanmar pada tahun 2024.
“Kita tidak bisa membiarkan terulangnya kekurangan dana yang terjadi pada tahun 2023,” ketika hanya 29 persen dari dana yang dibutuhkan terpenuhi, kata Corsi, sambil menunjukkan bahwa sekitar 1,9 juta orang yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan pada tahun 2023 tidak terjangkau.
“Jutaan nyawa dipertaruhkan dan kita semua harus melakukan segala yang kita bisa untuk mencegah Myanmar menjadi keadaan darurat yang terlupakan,” katanya, meskipun sebagian besar program bantuan internasional PBB masih kekurangan dana. (AFP)
Editor : Sabar Subekti
Polusi Udara Parah, Pengadilan India Minta Pembatasan Kendar...
NEW DELHI, SATUHARAPAN.COM-Pengadilan tinggi India pada hari Jumat (22/11) memerintahkan pihak berwe...