PBB Akan Keluarkan Laporan Kamp Penahanan Uyghur di China

PBB, SATUHARAPAN.COM-Kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang menyelesaikan penilaiannya tentang situasi di wilayah Xinjiang, China, di mana orang-orang Uyghur diduga telah ditahan secara tidak sah, dianiaya dan dipaksa bekerja, kata seorang juru bicara pada hari Jumat (11/12).

Rupert Colville mengatakan kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, berharap untuk mempublikasikan laporannya dalam beberapa pekan mendatang dan bahwa "tidak ada kemajuan nyata" dalam pembicaraan jangka panjang dengan pejabat China pada kunjungan yang diusulkan.

Sebelumnya pada hari Jumat, pengadilan pengacara dan juru kampanye yang berbasis di Inggris mengatakan Presiden China, Xi Jinping, memikul tanggung jawab utama atas apa yang dikatakannya sebagai genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan penyiksaan terhadap Uyghur dan anggota minoritas lainnya di wilayah Xinjiang. 

China menolak pengadilan, yang tidak memiliki kekuatan sanksi atau penegakan, sebagai "lelucon". “Pengadilan Uyghur telah mengungkap lebih banyak informasi yang sangat mengganggu sehubungan dengan perlakuan terhadap Uyghur dan etnis minoritas Muslim lainnya di Xinjiang,” kata Colville dalam briefing PBB di Jenewa.

“Tentu saja kami juga mengidentifikasi pola penahanan sewenang-wenang dan perlakuan buruk di lembaga-lembaga, praktik kerja paksa dan erosi hak-hak sosial dan budaya secara umum,” katanya.

Ada Manipulasi

Misi China untuk PBB di Jenewa, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Sabtu (12/12), mengatakan telah sering menyampaikan undangan ke Bachelet untuk “kunjungan persahabatan”. "Namun, kunjungan ini sama sekali tidak akan menjadi apa yang disebut 'penyelidikan' di bawah praduga bersalah," katanya.

Jika kantornya hanya tertarik pada “manipulasi politik pasukan anti China di Amerika Serikat dan Barat” maka ini akan menimbulkan keraguan serius atas ketidakberpihakannya, tambahnya.

Pada bulan Juni, Bachelet secara terbuka menyarankan jadwal kunjungan tahun ini. Dia telah menegosiasikan persyaratan kunjungan semacam itu sejak September 2018, ketika tuduhan pertama kali muncul bahwa sekitar satu juta orang Uyghur telah ditahan di kamp-kamp massal.

Temuannya perlu dibagikan dengan pemerintah Beijing sebelum dipublikasikan, kata Colville, seraya menambahkan bahwa dia berharap dalam hitungan pekan. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti