PBB Desak Myanmar Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Masjid

YANGON, SATUHARAPAN.COM – Pelapor Hak Asasi Manusia untuk Perserikatan Bangsa-bangsa di Myanmar, Yanghee Lee, mendesak Pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menyelidiki serangan bergelombang dalam skala besar terhadap sebuah masjid dan menindak kekerasan agama di negara tersebut.

Menurut Reuters, hari Sabtu (2/7), kekerasan yang terjadi pekan lalu pecah ketika sekitar 200 umat Buddha mengamuk di Desa Thuye Tha Mein, Provinsi Bago, yang mayoritas penduduknya Muslim. Kekerasan meletup dipicu pertengkaran antartetangga terkait pembangunan sebuah sekolah Islam.

Pertengkaran mengakibatkan seorang laki-laki yang tinggal di dekat masjid tersebut terluka. Own Lwin, kepala polisi setempat, mengatakan pihaknya mengerahkan lebih kurang ratusan petugas kepolisian untuk menjaga ketertiban.

Dalam insiden terpisah, menurut keterangan kepolisian yang dihimpun kembali oleh Reuters, pada hari Jumat (1/7), sekelompok umat Buddha membakar ruang doa Muslim di Negara Bagian Kachin, di sebelah utara Myanmar. 

Ini merupakan kekerasan terbaru dalam pemerintahan baru Myanmar.  

Lee menggarisbawahi kemampuan Suu Kyi menghadapi tantangan kemajemukan dalam menjalankan pemerintahan, karena bila kasus tersebut diteruskan sama artinya dengan Suu Kyi menjalankan warisan rezim  militer sebelumnya.

Lee prihatin dengan laporan bahwa pemerintah tidak menyelidiki serangan di masjid tersebut. Lee menyebut pemerintah harus menunjukkan iktikad baik bahwa menghasut dan melakukan kekerasan terhadap etnis atau agama tidak memiliki tempat di Myanmar.

Ketegangan antaragama telah terjadi sejak lama di Myanmar, salah satu peristiwa yang cukup mendapat perhatian dunia yakni sekelompok umat Buddha yang terlibat bentrok dengan etnis Rohingnya yang beragama Islam. “Insiden itu dapat dilihat sebagai serangan terhadap masa lalu,” kata Lee.

“Sangat penting pemerintah mengambil tindakan, termasuk dengan melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan menyeret pelaku ke penjara,” Lee menambahkan. 

Sementara itu anggota partai Liga Nasional Demokrasi, Tin Soe – setelah berdialog dengan Lee – mengatakan saat ini pemerintah belum bisa menemukan solusi agar negara bagian tersebut terbebas dari konflik. 

“Kami mencoba untuk bernegosiasi untuk menghindari konflik menjalar ke mana-mana, namun tampaknya tidak ada yang bisa menghentikan konflik,” kata Tin Soe.(reuters.com)

Editor : Sotyati