PBB Desak Penyelesaian Pihak Bertikai di Sudan Selatan

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, Ban Ki-moon, pada hari Senin (25/1) mendesak fraksi yang bertikai di Sudah Selatan untuk menyelesaikan perbedaan mereka dan segera membentuk pemerintah nasional bersatu baru.

Kedua pihak melewatkan batas waktu pada 22 Januari untuk membentuk pemerintah transisi setelah pemberontak menolak negara pemerintah regional baru yang dibentuk President Salva Kiir sementara pertikaian masih terjadi.

Dalam sebuah pernyataan, Ban mengekspresikan kekhawatiran atas kebuntuan tersebut dan mendesak masalah itu harus diselesaikan di konferensi Uni Afrika yang akan datang.

“Pembentukan Pemerintah Transisi adalah langkah penting dalam menerapkan perjanjian damai dan membangun fondasi untuk perdamaian dan stabilitas di negara ini,” kata Ban melalui juru bicaranya.

Sebuah perjanjian damai pada 26 Agustus ditujukan untuk mengakhiri perang sipil yang sudah berlangsung dua tahun yang ditandai dengan kekejaman di kedua belah pihak.

Namun, pertikaian belum berakhir dan masing-masing pihak saling menuduh pihak lain tidak memenuhi komitmennya.

“Sekretaris Jenderal juga meminta semua pihak menyelesaikan perbedaan mereka,” menurut isi pernyataan PBB tersebut, berjanji akan terus mendukung untuk rakyat Sudan Selatan, yang menurut Ban “mengalami penderitaan dan pelanggaran HAM”. (AFP/Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja