PBB Diminta Jatuhkan Embargo Senjata pada Suriah

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM –  kelompok hak asasi manusia meminta agar Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi embargo senjata terhadap pemerintah Suriah menyusul serangan  udara di wilayah Douma pada Minggu (16/8) lalu.

Wilayah itu dikenal sebagai pasar yang ramai dan daerah pemukiman sipil. Serangan udara yang berulang itu menewaskan sedikitnya 112 orang. Menurut saksi mata, wilayah itu sebagai kawasan sipil.

Human Right Watch (HRW) mengatakan, personil darurat Suriah mengumpulkan mayat korban yang dibungkus kain kafan setelah serangan udara oleh pasukan pemerintah Suriah pada pasar di daerah yang dikuasai pemberontak di Douma, sebelah timur ibu kota Suriah, Damaskus.

Angkatan udara Suriah empat kali melancarkan serangan udara dalam beberapa menit di pasar jalan utama di Douma, kota terpadat yang dikepung. HRW berbicara dengan empat saksi yang mengatakan bahwa tidak ada target militer di dekatnya, basis terdekat atau garis depan kombatan setidaknya dua kilometer jauhnya.

Pihak berwenang Suriah tidak berkomentar atas kritik utusan PBB, Staffan de Mistura, yang menyebut serangan di Douma  sebagai penghancuran yang tidak dapat diterima.

"Bom di pasar yang penuh pembeli dan penjual di siang bolong menunjukkan ketidakpedulian yang mengerikan dari pemerintah Suriah terhadap warga sipil," kata Nadim Houry, wakil direktur HRW Timur Tengah.

Oleh karena itu, HRW mendesak Dewan Keamanan PBB bertindak dengan resolusi sebelumnya dan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan serangan tanpa pandang bulu itu.

Serangan ke Douma seperti dilaporkan dewan kota mengakibatkan 112 warga sipil meninggal, melukai 550 dan sekitar 40 persen korban adalah anak-anak dan perempuan.