PBB: Jamin Hak Masyarakat Adat untuk Pembangunan Bersama

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - "Agar masyarakat adat (indigenous people) dapat berkontribusi bagi masa depan kita bersama, kita harus menjamin hak-hak mereka," kata Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Ban Ki-moon.

Dia menyampiakan pesan itu pada peringatan hari Masyarakat Adat Internasional, pada hari Sabtu (9/8). Hari itu diperingati sejak pertemuan internasional pertama kelompok kerja PBB dan Masyarakat Adat di Jenewa pada 1982.

"Mari kita mengenali dan merayakan identitas yang berharga dan khas dari masyarakat adat di seluruh dunia. Mari kita bekerja lebih keras untuk memberdayakan mereka dan mendukung aspirasi mereka," kata Ban.

"Ketidakadilan sejarah telah terlalu sering  (terhadap masyarakat adat) mengakibatkan pengecualian dan kemiskinan pada mereka," kata Ban. Dia menambahkan bahwa struktur kekuasaan terus menciptakan hambatan bagi hak masyarakat adat  dalam menentukan nasib mereka sendiri.

370 Juta

Diperkirakan ada sekitar 370 juta masyarakat adat di 90 negara di seluruh dunia yang merupakan 15 persen dari kaum miskin di dunia, dan merupakan sepertiga dari 900 juta masyarakat desa yang sangat miskin di dunia.

Dengan mempraktikkan tradisi yang unik, mereka mempertahankan karakteristik sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berbeda dari orang-orang dari masyarakat yang dominan di mana mereka tinggal.

Di Markas Besar PBB di New York, dalam peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat, Presiden Majelis Umum, John Ashe, mengatakan bahwa dengan Dekade Internasional Kedua Masyarakat Adat Dunia akan segera berakhir dan Konferensi Dunia akan diselenggarakan pada September 2014, perayaan tahun ini  memiliki arti yang sangat penting.

"Sejarah marginalisasi masyarakat adat masih merupakan realitas  yang disesalkan di dunia saat ini dan di banyak tempat, dan menjadi  hambatan yang menakutkan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari," kata Ashe dalam pernyataan yang disampaikan oleh Penasihat Khususnya, Crispin Gregoire.

Promosikan Budaya Asli

Irina Bokova, Direktur badan PBB untuk Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (UNESCO) menegaskan lembaganya bertugas melindungi keragaman budaya. Lembaga itu  memimpin  aksi untuk mempromosikan penggunaan budaya asli, bahasa dan tradisi, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi secara penuh dan sama-sama di panggung nasional dan internasional.

Tujuan yang komprehensif  juga  harus memberi hormat kepada sistem pengetahuan lokal, termasuk masyarakat adat, kata dia.

UNESCO mengingatkan peringatan  sebagai kesempatan untuk memobilisasi dan menjembatani kesenjangan  dalam pemenuhan hak masyarakat adat, khususnya ketika masyarakat internasional membentuk agenda pembangunan pasca-2015.

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2007, mengakui hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri dan untuk bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Tema tahun ini tema "Menjembatani kesenjangan: melaksanakan hak-hak masyarakat adat"  juga digunakan dalam peringatan 20 tahun tema tersebut yang digunakan pada peringatan tahun 1994. (un.org)