PBB: Junta Militer Myanmar Beri Amnesti 300 Tahanan Politik

NAYPYITAW, SATUHARAPAN.COM-Di antara lebih dari 7.000 tahanan yang diberikan amnesti oleh junta Myanmar pekan ini adalah sekitar 300 tahanan politik, kata PBB, pada hari Jumat (6/1).

Junta militer, yang merebut kekuasaan hampir dua tahun lalu, pada haru Rabu mengumumkan akan membebaskan 7.012 tahanan untuk memperingati 75 tahun kemerdekaan Myanmar.

Tidak disebutkan apakah amnesti itu mencakup mereka yang dipenjara sebagai bagian dari penumpasan brutal terhadap perbedaan pendapat, tetapi kantor hak asasi manusia PBB mengatakan tahanan politik termasuk di antara mereka yang dibebaskan.

"Ada sekitar 300 orang yang menjadi tahanan politik," kata juru bicaranya, Jeremy Laurence, kepada wartawan, mengutip "sumber yang dapat dipercaya." Dia mengatakan, sejauh ini, 195 dari kasus tersebut telah diverifikasi.

Kelompok pemantau lokal AAPP juga mengatakan memahami 300 tahanan politik telah dibebaskan. Itu telah mengidentifikasi 223 dari mereka dan bekerja untuk memverifikasi kasus lain.

“Pembebasan tahanan politik di Myanmar tidak hanya melegakan mereka yang ditahan secara tidak adil, tetapi juga keluarga mereka,” kata Laurence.

Saat menyambut amnesti, Laurence menunjukkan bahwa “pada hari tahanan politik ini dibebaskan, 22 orang lainnya ditahan. "Jadi situasinya berlanjut."

Dan banyak orang yang ditahan karena menentang kekuasaan militer, katanya, “telah mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk.”

“Penahanan semacam itu tidak hanya dimaksudkan untuk membungkam para pengkritik junta, tetapi juga dirancang untuk menanamkan rasa takut.”

Hampir 17.000 orang telah ditangkap sejak kudeta militer pada Februari 2021, dan lebih dari 13.000 orang masih ditahan, kata Laurence, menambahkan bahwa kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, sedang menyiapkan laporan tentang situasi di Myanmar.

“Jalan keluar dari krisis Myanmar bukan dengan mengurung orang, melainkan dengan membiarkan mereka berpartisipasi secara bebas, penuh dan efektif dalam kehidupan politik,” katanya. (AFP)

Editor : Sabar Subekti