PBB: Kemiskinan di Palestina Diperkirakan Meningkat Dua Kali Lipat Jadi 74,3 Persen

JENEWA, SATUHARAPAN.COM-Tingkat kemiskinan di seluruh wilayah Palestina hampir meningkat dua kali lipat tahun ini menjadi 74,3 persen setelah berbulan-bulan pertempuran di Gaza, menurut laporan Program Pembangunan PBB (UNDP) yang dirilis Selasa (22/10).

“Konsekuensi langsung dari perang, tidak hanya dalam bentuk kerusakan infrastruktur fisik, tetapi juga dalam hal kemiskinan, mata pencaharian, dan hilangnya mata pencaharian, sangat besar,” kata Achim Steiner, kepala UNDP, kepada AFP.

Tingkat kemiskinan telah mencapai 38,8 persen pada akhir tahun 2023, tetapi 2,61 juta warga Palestina lainnya jatuh miskin tahun ini, sehingga totalnya menjadi 4,1 juta.

“Cukup jelas dari penilaian sosial-ekonomi ini, bahwa tingkat kerusakan telah menghambat negara Palestina selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dalam hal jalur pembangunannya,” kata Steiner.

Studi tersebut memperkirakan bahwa tahun ini pengangguran di wilayah Palestina dapat meningkat hingga 49,9 persen dan PDB akan menjadi 35,1 persen lebih rendah daripada tanpa perang di Gaza.

Ia mengatakan bahwa bahkan jika bantuan kemanusiaan dikirimkan setiap tahun, ekonomi Palestina tidak akan kembali ke tingkat sebelum krisis selama satu dekade atau lebih.

Pemulihan juga akan membutuhkan dukungan untuk membangun kembali ibu kota yang hancur dan pencabutan "kondisi ekonomi yang menyesakkan".

Studi tersebut mengatakan kampanye pengeboman Israel menciptakan 42 juta ton puing di Gaza, yang menimbulkan risiko kesehatan yang besar. Penghancuran panel surya sangat berbahaya mengingat timbal dan logam berat lainnya yang dilepaskannya.

Perang di Gaza dipicu oleh serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu yang mengakibatkan kematian 1.206 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka resmi Israel.

Pengeboman dan serangan darat Israel di Gaza telah menewaskan 42.603 orang, sebagian besar warga sipil, menurut data dari kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas, angka yang dianggap dapat diandalkan oleh PBB. (AFP)

Editor : Sabar Subekti