PBB: lndonesia Luncurkan Modul Pembangunan Perdamaian untuk Jutaan PNS

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Modul Kurikulum Pendidikan Pembangunan Perdamaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  diluncurkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Progamme/UNDP), di Jakarta, pada Selasa (10/11).

Modul tersebut dibuat dan didukung oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Direktur UNDP Indonesia, YuXue Xue, mengatakan pembangunan perdamaian memiliki peran penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Dia menambahkan, hal tersebut dapat menekan jumlah konflik dan terjadinya tindak kekerasan di masyarakat.

"Kurangnya masyarakat yang kohesif cenderung memiliki tingkat ketidakstabilan, konflik, kekerasan, dan kejahatan yang lebih besar. Dalam masyarakat, di mana individu tidak memiliki suara, menjadi cenderung beralih ke kejahatan dan kekerasan," kata Xue yang menghabiskan beberapa tahun bekerja di daerah konflik Afganistan.

Pembangunan perdamaian ini dikhususkan dalam sasaran global baru yang bertujuan untuk membuat masyarakat damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan semua orang, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Modul Kurikulum Pendidikan Pembangunan Perdamaian beserta pedoman pelatihannya akan membantu PNS dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian dalam segala program pembangunan, katanya.

Pada tahun-tahun setelah pengunduran diri mantan Presiden Soeharto tahun 1998, Indonesia dilanda gelombang sektarian dan konflik komunal, khususnya di Maluku, di mana hingga 2.000 orang diyakini telah tewas.

Sejak tahun 2002, UNDP Indonesia bekerja untuk memperkuat kebijakan yang berkaitan dengan konflik dan kerangka kerja kelembagaan, khususnya dalam proyek Perdamaian Melalui Pembangunan di Daerah Tertinggal (PTDDA).

“Hari ini adalah awal dari sebuah gerakan nasional untuk menjadikan PNS sebagai pelopor pembangunan perdamaian," Xue menambahkan. (undp.org)

Editor : Sotyati