PBB Minta Israel Bekukan Permukiman Yahudi

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Utusan PBB untuk Timur Tengah mengatakan pemerintah baru Israel pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus mengambil langkah guna membekukan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan yang dianggap mengancam “potensi untuk mencapai perdamaian.”

Dalam laporan akhir kepada Dewan Keamanan PBB pada Kamis (26/3) sebagai koordinator Timur Tengah, Robert Serry mengatakan “Saya terus terang tidak mengetahui apakah sudah terlambat” untuk melanjutkan negosiasi perdamaian yang ditujukan untuk mendirikan negara Palestina merdeka.

“Keyakinan (untuk mencapai perdamaian) tidak akan ada jika pemerintah baru Israel tidak mengambil langkah-langkah kredibel untuk menghentikan pembangunan permukiman Yahudi,” ujar diplomat Belanda tersebut kepada DK PBB.

Serry menyatakan hal tersebut saat Netanyahu memulai pembicaraan mengenai pembentukan pemerintahan baru setelah dalam pidatonya saat kampanye berjanji ia tidak akan membiarkan negara Palestina berdiri jika ia kembali terpilih.

Netanyahu kemudian menarik komentarnya tersebut, namun pemerintah Amerika Serikat tampaknya tidak yakin. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyerukan kepada perdana menteri Israel untuk menegaskan kembali komitmen terhadap solusi dua negara.

“Aktivitas ilegal permukiman Yahudi tidak sejalan dengan solusi dua negara dan dapat merusak potensi untuk mencapai perdamaian dengan paradigma dua negara untuk dua bangsa,” ujar Serry.

Serry mengatakan ia “terus terang prihatin” atas pernyataan Netanyahu dalam pidato menjelang pemilu dan mendesak pemerintah baru Israel untuk “segera menyatakan dan lebih penting lagi bertindak” terhadap komitmen perdamaian.

Serry mengatakan proses perdamaian Israel-Palestina menjadi “kaleng yang ditendang di jalan tak berujung.” (AFP)