PBB: Perang di Ethiopia Diwarnai Kebrutalan Ekstrem

JENEWA, SATUHARAPAN.COM-Kepala hak asasi manusia PBB mengatakan pada hari Rabu (3/11) bahwa perang selama setahun di Ethiopia telah diwarnai dengan "kebrutalan ekstrem" menurut hasil penyelidikan bersama terhadap dugaan kekejaman. Laporan itu menyalahkan semua pihak karena melakukan pelanggaran, dan "sejumlah besar pelanggaran" terkait dengan pasukan Ethiopia dan orang-orang dari tetangga Eritrea.

Investigasi terhambat oleh intimidasi dan pembatasan pihak berwenang dan tidak bisa mengunjungi beberapa lokasi yang paling parah terkena dampak perang. Dikatakan semua kombatan telah melakukan pelanggaran yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Laporan tersebut, sebuah kolaborasi langka oleh kantor hak asasi manusia PBB dengan Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia yang dibentuk pemerintah, dirilis sehari sebelum satu tahun perang dan ketika negara terpadat kedua di Afrika itu memasuki keadaan darurat baru dengan pasukan saingannya Tigray mengancam ibu kota, Adis Ababa.

PBB mengatakan kepada The Associated Press bahwa kolaborasi itu diperlukan bagi timnya untuk mendapatkan akses ke wilayah bermasalah yang sebagian besar telah dicegah oleh pihak berwenang Ethiopia, kelompok hak asasi manusia, dan pengamat lainnya.

Ribuan Korban

Konflik yang meletus di wilayah Tigray Ethiopia telah menewaskan ribuan orang sejak pemerintah Perdana Menteri pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Abiy Ahmed, mengizinkan tentara dari Eritrea untuk menyerang Tigray dan bergabung dengan pasukan Ethiopia dalam memerangi pasukan Tigray yang telah lama mendominasi pemerintahan nasional sebelum Abiy menjabat.

Etnis Tigray di seluruh negeri sejak itu melaporkan menjadi sasaran penahanan sewenang-wenang, sementara warga sipil di Tigray menggambarkan pemerkosaan beramai-ramai, kelaparan, dan pengusiran massal.

Di Tigray barat, yang diklaim oleh pasukan dari wilayah tetangga Amhara, “tampak jelas bahwa Tigray telah meninggalkan sebagian besar wilayah, karena sulit untuk menemukan Tigray untuk diwawancarai,” kata laporan itu.

Investigasi bersama mencakup peristiwa hingga akhir Juni ketika pasukan Tigray merebut kembali sebagian besar wilayah mereka, tetapi gagal mengunjungi beberapa lokasi perang paling mematikan, termasuk kota Axum, karena keamanan dan hambatan lainnya.

Khususnya, kata laporan itu, hambatan termasuk kegagalan pemerintah Ethiopia untuk merilis telepon satelit yang diperoleh untuk penyelidikan, alat penting karena layanan telepon dan internet terputus di Tigray.

Investigasi ini tidak banyak membuka jalan baru dan secara umum mengkonfirmasi pelanggaran yang digambarkan oleh para saksi selama perang. Tapi itu tidak memberikan banyak arti dalam skala, hanya mengatakan bahwa lebih dari 1.300 perkosaan yang dilaporkan ke pihak berwenang, kemungkinan itu jauh lebih sedikit daripada jumlah sebenarnya.

Keberatan Pemerintah Ethiopia

Terlepas dari kekurangan laporan tersebut, kantor perdana menteri Ethiopia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka “dengan jelas menentang klaim genosida dan sama sekali tidak memiliki dasar faktual apa pun.” Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia, Daniel Bekele, mengatakan penyelidikan tidak mengidentifikasi pelanggaran yang merupakan genosida, tetapi PBB tidak melangkah sejauh itu.

Pernyataan perdana menteri mencatat "keberatan serius" tentang laporan itu tetapi mengklaim itu sebagai "tuduhan jahat." Dan itu mengakui perlunya "menggandakan upaya" untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Satuan tugas tingkat tinggi akan dibentuk, katanya.

Di antara temuan investigasi: Beberapa kamp militer Ethiopia digunakan untuk menyiksa pasukan Tigray yang ditangkap atau warga sipil yang dicurigai mendukung mereka. Lainnya ditahan di “lokasi rahasia” dan kamp militer di seluruh negeri, dengan penahanan sewenang-wenang dalam banyak kasus.

Pasukan Tigray menahan beberapa warga sipil etnis Amhara di Tigray barat pada hari-hari awal perang karena dicurigai mendukung militer, dan dalam beberapa kasus menyiksa mereka.

Kebrutalan Esktrem

“Konflik Tigray telah ditandai dengan kebrutalan yang ekstrem. Berat dan seriusnya pelanggaran dan pelanggaran yang telah kami dokumentasikan menggarisbawahi perlunya meminta pertanggungjawaban pelaku,” kata Michelle Bachelet, komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia. Laporan pelanggaran seperti eksekusi singkat di Tigray terus berlanjut, katanya.

Namun laporan tersebut memberikan sedikit tanda bahwa tentara Eritrea bertanggung jawab atas banyak kekejaman, seperti yang dituduhkan oleh para saksi. Hingga bulan Maret, perdana menteri Ethiopia membantah mereka bahkan berada di negara itu.

Bachelet mengatakan kepada wartawan bahwa sementara laporan itu tidak secara eksplisit menyebutkan pasukan Ethiopia dan Eritrea bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran, “Saya akan mengatakan bahwa sejumlah besar pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan pasukan pertahanan Ethiopia dan Eritrea.”

Dia juga mencatat "catatn yang mengganggu tentang kekerasan bermotif etnis" yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Dia membantah penyelidikan itu berada di bawah tekanan pemerintah.

Pemberlakukan Keadaan Darurat

Pemerintah Ethiopia memberlakukan blokade terhadap Tigray sejak pasukan Tigray mendapatkan kembali kendali pada bulan Juni, memutus hampir semua akses barang komersial dan bantuan kemanusiaan. Itu menyusul penjarahan skala besar dan perusakan makanan dan tanaman yang “memiliki dampak sosial ekonomi yang parah pada penduduk sipil,” kata laporan itu. Selain itu, beberapa kamp pengungsi tidak menerima jatah makanan untuk beberapa bulan.

Investigasi, bagaimanapun, “tidak dapat mengkonfirmasi penolakan bantuan kemanusiaan yang disengaja kepada penduduk sipil di Tigray atau penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.” Ini menyerukan penyelidikan lebih lanjut.

Dalam pernyataan terpisah tentang peristiwa sejak penyelidikan, Bachelet menyatakan keprihatinan mendalam atas keadaan darurat yang diberlakukan pemerintah Ethiopia pada hari Selasa dengan "kekuatan besar" penahanan dan wajib militer.

Dia juga mengatakan bahwa kantornya telah menerima laporan tentang “sistem yang sangat terorganisir” untuk menahan ribuan orang Tigray di Tigray barat dalam beberapa bulan terakhir yang sekarang mencakup “populasi sipil secara umum.”

Pasukan Tigray sejak bulan Juni telah pindah ke wilayah tetangga Amhara dan Afar, dan Bachelet mencatat peningkatan jumlah tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, termasuk pemerkosaan.

Investigasi bersama, berdasarkan lebih dari 260 wawancara dengan korban dan saksi, mengatakan tidak ada tanggapan dari pemerintah Eritrea atau pejabat daerah Amhara. Menteri informasi Eritrea mentweet pada hari Rabu (3/11) bahwa Eritrea menolak kredibilitas laporan tersebut.

Kantor urusan luar negeri Tigray dalam sebuah pernyataan Rabu menyebut partisipasi EHRC sebagai "penghinaan terhadap gagasan ketidakberpihakan" dan mengatakan laporan itu "penuh dengan masalah." Laporan tersebut mengakui bahwa kehadiran staf EHRC terkadang menghambat wawancara.

Laporan penyelidikan mengatakan pemerintah Ethiopia harus "mempertimbangkan" untuk mendirikan pengadilan untuk memastikan akuntabilitas, dan menyatakan keprihatinan bahwa "penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga nasional Ethiopia tidak sesuai dengan cakupan dan luasnya pelanggaran yang telah diidentifikasi." 

“Kami tidak memiliki transparansi yang cukup,” kata Bachelet. (AP)

Editor : Sabar Subekti