PBB Peringatkan Potensi Genosida di Afrika Tengah

JENEWA, SATUHARAPAN.COM – Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperingatkan bahwa pertumpahan darah yang terus terjadi di Republik Afrika Tengah (CAR) bisa berubah menjadi genosida yang  mengerikan. Kekhawatiran meningkat terkait parlemen sedang mempersiapkan untuk memilih pemimpin baru negara itu.

Kekerasan di negara it uterus terjadi dan stabilitas terganggu, meskipun pekan lalu Presiden Michel Djotodia mengundurkan diri karena tekanan yang kuat dari para pemimpin negara di kawasan itu.

Dilaporkan setidaknya tujuh orang meninggal di ibu kota negara itu, Bangui, Kamis (16/1) malam.

Kekerasan yang terjadi memiliki semua elemen seperti yang telah kita lihat di Rwanda, dan Bosnia. Unsur-unsur yang ada untuk genosida tidak diragukan tentang hal itu," kata Direktur Operasi Kemanusiaan PBB, John Ging kepada wartawan di Jenewa setelah lima hari kunjungan ke negara itu.

"Kekejaman sedang dilakukan secara berkelanjutan, dan dikhawatirkan akan menyeret  seluruh penduduk," kata Ging.

Pemilihan Pemimpin

Anggota dewan nasional transisi (CNT), yang menjalankan tugas sebagai parlemen sementara, pada hari Kamis menyetujui 17 kriteria untuk pencalonan pemimpin sementara, dan mengatakan pemilu akan berlangsung pada Senin mendatang.

Dewan ini memiliki kesempatan bersejarah untuk membawa negara itu pada jalan menuju stabilitas, demokrasi, dan pembangunan. “Kami mendorong dewan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan memilih pemimpin dengan  integritas yang dapat mengembalikan stabilitas di Republik Afrika Tengah," kata  juru bicara wakil menteri Luar negeri Amerika Serikat, Marie Harf,  hari Rabu.

Tapi Ging memperingatkan PBB tentang skala tugasnya. "Secara politik, negara ini telah runtuh, pelayanan publik juga runtuh, apakah itu perawatan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, dan sebagainya," kata dia.

Kekerasan di Berbagai Daerah

Wartawan AFP, Kamis melihat mayat tiga orang, termasuk seorang remaja, terbunuh oleh peluru di sebuah masjid kota. Sementara kantor Palang Merah negara itu mengatakan telah mengumpulkan empat mayat dari pembunuhan dengan parang.

Warga sipil Chad mengendarai sebuah truk militer di distrik PK12 dari Bangui hari Kamis untuk melarikan diri dari Republik Afrika Tengah dan kembali ke Chad.

Ketegangan terjadi di bagian utara Bangui, di mana pasukan Perancis berpatroli untuk memadamkan kerusuhan yang antara mantan pemberontak Muslim dan mayoritas Kristen. Konflik ini terjadi di tengah kudeta yang dilancarkan tahun lalu, dan membuat negara miskin ini jatuh dalam kekacauan.

Warga Muslim yang panik melarikan diri  menuju ke utara ke negara tetangga, Chad. Perempuan dan anak-anak menangis ketakutan. Mereka bergegas untuk menaiki kendaraan bergerak. Beberapa dari mereka terluka oleh  milisi Kristen anti Balaka yang dibentuk sebagai respon terhadap kekejaman oleh milisi Muslim bersenjata.

"Kami sedang dibantai di sini. Saya sudah menderita terlalu banyak. Saya akan pergi," kata Sadou Gambo, seorang janda dengan enam anak dan hendak  menuju rumah kerabat di Chad.

Menjadi Konflik Antar Agama

Misi PBB menyebutkan bahwa pertumpahan darah berpotensi menjadi konflik antar agama atau antara masyarakat, meskipun yang sebenarnya mereka telah lama tinggal berdampingan secara damai.

"Konflik ini (diprakarsai) oleh orang-orang yang sangat keras yang memiliki agenda untuk mengubahnya menjadi konflik antar agama. Masyarakat menolak hal itu, tetapi mereka berada dalam ketakutan," kata Ging menambahkan.

Sekitar seperlimadari penduduk 4,6 juta Republik Afrika Tengah telah mengungsi atau melarikan diri ke luar negeri, menghindari pembunuhan, pemerkosaan dan penjarahan, menurut badan-badan PBB .

Sekitar 100.000 orang dari Bangui bertahan di kota dengan tenda yang penuh sesak di kawasan Bandar udara yang dijaga 1.600 tentara Perancis yang tergabung dalam misi  PBB MISCA.

Tugas misi ini adalah untuk melucuti kelompok-kelompok bersenjata dan menjamin keamanan. Pada hari Rabu, Uni Afrika mendesak negara-negara Afrika tengah untuk memperkuat kekuatan MISCA menjadi 6.000 tentara. (un.org / AFP)