Parlemen Eropa Kecam Penindasan Komunitas Homoseksual

STRASBOURG, SATUHARAPAN.COM - Parlemen Eropa pada Kamis (16/1) “mengecam keras” undang-undang di hampir 80 negara yang mengkriminalisasi atau mendiskriminasi pria dan wanita homoseksual.

“Sekitar 78 negara menganggap hubungan sesama jenis sebagai sebuah kejahatan,” kata anggota parlemen Eropa dalam sebuah resolusi, yang menyoroti fakta bahwa di beberapa negara, seperti Nigeria dan Arab Saudi, mungkin akan berujung pada hukuman mati.

Resolusi tersebut menyerukan negara-negara tersebut untuk merevisi hukum dan khususnya mendesak Nigeria dan Uganda untuk melakukannya setelah mereka mengadopsi undang-undang represif baru-baru ini.

Selain itu, dengan melarang homoseksual akan jauh lebih sulit untuk memberantas penyebaran AIDS, kata para anggota parlemen, karena akan banyak orang yang enggan datang dan mencari bantuan.

Parlemen Eropa juga menuntut agar Rusia mencabut undang-undang yang disahkan pada Juni yang dianggap sebagai kejahatan dalam menyebarkan “propaganda” tentang homoseksualitas kepada anak-anak.

Gereja

Pada September 2013, Paus Fransiskus juga menyinggung soal homoseksual dalam wawancaranya dengan jurnal Jesuit. Gereja, menurut Paus, harus menghentikan obsesi dalam pengajaran soal kontrasepsi, aborsi, dan homoseksualitas. Paus berpendapat gereja telah “mengunci diri dalam hal-hal kecil dan aturan-aturan sempit”.

Berbeda dengan pendahulunya, Paus Benediktus, yang mengatakan homoseksualitas adalah penyakit intrinsik, Paus Fransiskus justru mengungkapkan kelompok tersebut sering mengeluh karena dikecam oleh gereja dan merasa “terluka secara sosial”.

Kepada kelompok homoseksual Paus menegaskan gereja tidak menginginkan hal seperti itu terjadi.  Bukan tugas seorang Paus, menurutnya, untuk menghakimi kaum gay yang berniat baik dan mengabdi kepada Tuhan.

Gereja, menurut Paus Fransiskus, harus menjadi “rumah sakit bagi pahlawan yang bertempur” dan berusaha untuk menyembuhkan luka-luka sosial serta tidak “terobsesi dengan berbagai doktrin yang harus dipaksakan.” (AFP/Ant)

Editor : Sotyati