Transparency International Kritik Kekerasan pada Referendum di Mesir

KAIRO, SATUHARAPAN.COM - Transparency International ( TI ), lembaga yang berbasis di Berlin Jerman, menyarankan pemerintah Mesir untuk akses yang aman bagi media untuk meliput dan memastikan proses yang bebas dan adil.

TI menerjunkan misi  beranggota delapan orang untuk mengamati dua hari referendum konstitusi Mesir. Menurut TI, pemerintah Mesir mestinya menciptakan pengamanan dan  ketidakberpihakan.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis (16/1), TI  menuduhan tindakan keras  terhadap berkampanye yang menentang  konstitusi  baru dan liputan media.

"Pemerintah Mesir menanggapi keinginan yang mendalam dari sebagian besar Mesir untuk bergerak menuju jalur demokrasi, perdamaian dan stabilitas, tapi konteks politik saat ini menciptakan hambatan yang berat untuk memajukan demokrasi," kata Kol Preap, ketua tim pengamat  Transparency International.

"Kehadiran pengamat  TI untuk misi pemantauan ini tidak menyiratkan dukungan atau penolakan legitimasi tersebut,"  kata dia menambahkan.

Pengamat TI bertemu sejumlah pejabat negara, aktivis politik, kampanye masyarakat sipil dan sesama pengamat untuk memantau dan menilai proses hukum dan teknis referendum di 15  provinsi di Mesir.

Kelompok ini mencatat,  “kekerasan yang bermotivasi politik, intimidasi dan represi dari aktor negara dan non-negara yang membatasi  partisipasi politik dan pemilu warga negara."

"Pemerintah  bekerja sama dengan masyarakat sipil  harus mengembangkan ruang yang lebih damai dan demokratis untuk mempromosikan pandangan dan perdebatan."

Organisasi, yang memonitor korupsi ini mendesak legislasi terhadap pembiayaan publik dan swasta untuk politik di Mesir. Dan juga untuk menjamin transparansi dan keamanan demi demokrasi yang sehat dan bermanfaat  untuk pemilihan yang akan datang." (ahram.org.eg)