PBB Sesalkan Serangan Tempat Pemungutan Suara di Kosovo
KOSOVO, SATUHARAPAN.COM Seorang pejabat senior mengutuk keras serangan terhadap tempat pemungutan suara (TPS) di Kosovo Utara dimana pada saat itu pemilihan dewan kota dan wali kota sedang berlangsung dan meminta pemerintah lokal dan internasional menciptakan ketertiban.
Serangan malam ini melawan TPS di Kosovo Utara benar-benar menyedihkan, kata perwakilan khusus Sekretaris Jenderal Kosovo, Farid Zarif.
Berkaitan dengan kekerasan yang terjadi selama proses pemilu, sejumlah TPS di Kosovo Utara yang dirusak bahkan sampai menimbulkan korban.
Mr Zarif dengan kuat dan tegas mengutuk tindakan yang tidak beradab dan kriminal tersebut. Ia juga berpendapat bahwa mereka bertujuan untuk merusak proses pemilihan melalui pencegahan penduduk dari melaksanakan hak demokratis mereka untuk memilih.
Peristiwa ini merupakan tindakan destruktif hooliganisme yang tidak memiliki tempat dalam masyarakat beradab dan demokratis. Pelakunya harus bertanggung jawab! tambah Zarif.
Mr. Zarif mendesak semua orang yang terlibat dalam pemilihan umum di Kosovo untuk tetap tenang dan untuk semua warga harus menghormati proses demokrasi dan bekerja sama dengan penegak hukum lokal dan internasional.
Pada malam pemilihan, Misi PBB di Kosovo yang dikepalai Mr. Zarif mengutuk keras serangan pada setidaknya dua dari lebih dari 8000 kandidat bersaing untuk posisi di dewan kota dan walikota.
Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon telah mendesak untuk menghargai keberagaman dan partisipasi yang luas dalam jajak pendapat, dan mengatakan bahwa mereka merupakan tonggak yang penting dalam memperkuat perdamaian dan keamanan di Kosovo.
Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada Februari 2008 setelah bertahun-tahun mengalami ketegangan etnis, tapi Serbia tidak mengakui deklarasi tersebut. Namun, Uni Eropa telah memfasilitasi dialog antara pihak-pihak pada berbagai hal dengan praktis.
Ketegangan antara etnis Serbia dan etnik Albania telah berkobar selama bertahun-tahun terutama di bagian utara Kosovo yang memiliki etnis mayoritas Serbia dan sisanya Kosovo, dan etnis Albania adalah mayoritas- memicu kekhawatiran dari PBB.
Rencana untuk pemilu adalah bagian dari kesepakatan penting antara Beograd dan Pristina yang ditandatangani di Brussels dibawah naungan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Catherine Ashton. (un.org)
Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...