PBB: Situasi HAM di Rusia Memburuk Secara Signifikan

JENEWA, SATUHARAPAN.COM-Situasi hak asasi manusia di Rusia telah memburuk secara signifikan sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari tahun lalu, kata seorang pakar PBB pada hari Senin (18/9), menggambarkan “tindakan keras sistematis” terhadap masyarakat sipil dan menyerukan ganti rugi.

Laporan yang dibuat oleh Pelapor Khusus Mariana Katzarova menuduh bahwa pihak berwenang Rusia telah melakukan penangkapan massal secara sewenang-wenang terhadap para pengkritik perang dan mengatakan bahwa mereka yang ditahan berisiko meninggal karena “penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk yang terus-menerus.”

Ini adalah pertama kalinya Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) PBB yang berusia 16 tahun diberi mandat untuk memeriksa rekam jejak salah satu anggota “P5”, yang memegang kursi tetap di Dewan Keamanan.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan dia tidak bisa berkomentar untuk saat ini karena dia belum melihat laporan tersebut.

Moskow sebelumnya menyebut kritik terhadap catatan hak asasi manusia di negaranya tidak berdasar dan membantah menargetkan warga sipil di Ukraina, di mana mereka mengatakan pihaknya melakukan “operasi militer khusus” untuk menghancurkan infrastruktur militer.

“(Pakar) telah mendokumentasikan pembatasan legislatif baru-baru ini yang digunakan untuk memberangus masyarakat sipil dan menghukum aktivis hak asasi manusia dan pihak lain karena sikap anti-perang mereka,” demikian kesimpulan laporan tersebut.

“Penegakan undang-undang dan peraturan yang sering disertai kekerasan telah mengakibatkan tindakan keras sistematis terhadap organisasi masyarakat sipil yang telah menutup ruang sipil dan media independen,” katanya.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Moskow telah mengeluarkan undang-undang yang lebih kuat untuk menghukum mereka yang berbeda pendapat dan dianggap pengkhianat.

Pakar PBB, Katzarova, mantan jurnalis dari Bulgaria yang memimpin investigasi selama dua perang Chechnya untuk Amnesty International, juga merujuk pada upaya Rusia untuk menghalangi mandatnya, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut menunjukkan “kurangnya kemauan politik untuk menegakkan kewajiban hak asasi manusianya.”

Moskow sebelumnya mengatakan pihaknya tidak akan bekerja sama dalam penyelidikan tersebut.

Perdebatan mengenai temuan laporan ini diperkirakan akan terjadi pada sesi HRC yang sedang berlangsung di Jenewa pada hari Kamis. Negara-negara Uni Eropa akan mengupayakan pembaruan mandat Katzarova. Lebih dari selusin organisasi non-pemerintah telah menulis surat kepada diplomat di Jenewa meminta mereka mendukung pembaruan tersebut, menurut sebuah surat. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti