PBB Tuntut Pembebasan Presiden dan PM Burkina Faso

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu (16/9) mengecam keras penahanan presiden dan perdana menteri sementara Burkina Faso oleh garda kepresidenan dan menuntut pembebasan mereka.

Dalam sebuah pernyataan dengan suara bulat, dewan yang terdiri dari 15 anggota itu mendesak “seluruh pelaku di Burkina Faso untuk menahan diri dari tindak kekerasan apa pun.”

Anggota garda kepresidenan yang berhubungan dengan mantan pemimpin Blaise Compaore menyerbu sebuah pertemuan kabinet dan menangkap Presiden Michel Kafando, Perdana Menteri Isaac Zida dan dua menteri.

DK PBB “mengecam keras” penahanan paksa tersebut dan “meminta agar mereka dibebaskan dengan aman dan segera.”

Anggota dewan menyuarakan dukungan kuat mereka untuk presiden sementara, perdana menteri dan pemerintahan transisi.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon juga menyatakan kemarahannya atas penahanan tersebut.

"Sekretaris Jenderal marah mendapat laporan penahanan Presiden Michel Kafando dan Perdana Menteri Yacouba Isaac Zida di Burkina Faso," kata kantor pers Ban dalam sebuah pernyataan. "Sekretaris Jenderal menyerukan pembebasan mereka segera. Kejadian ini jelas-jelas melanggar Konstitusi Burkina Faso dan Piagam Transisi."

Pemerintahan transisi telah ditunjuk untuk menjalankan roda pemerintahan negara miskin itu hingga pemilu presiden dan legislatif digelar, putaran pertama yang akan digelar pada 11 Oktober.

Compaore diguling pada Oktober 2014 dan melarikan diri ke pengasingan di Pantai Gading setelah pemberontakan yang dipicu oleh upayanya untuk memperpanjang kekuasaan yang telah digenggamnya selama 27 tahun.

Militer Bubarkan Instansi Politik

Setelah menahan presiden dan para pejabat senior, pasukan pengawal presiden Burkina Faso, hari Kamis (17/9), mengumumkan bahwa pihaknya “membubarkan” berbagai institusi politik di negara tersebut dan berjanji akan menyiapkan pelaksanaan pemilu inklusif. 

Letnan Kolonel Mamadou Bamba mengumumkan bahwa “Dewan Demokrasi Nasional” telah membubarkan “pemerintahan transisi” Burkina Faso dan presiden negara Afrika barat tersebut sudah dicopot dari jabatannya. 

“Dewan Transisi Nasional telah… dibubarkan… Pembicaraan kini sedang dilakukan untuk membentuk pemerintahan baru… untuk menyiapkan pemilu inklusif dan damai,” imbuhnya. 

Ketua parlemen sementara Cheriff Sy mengatakan kepada radio Prancis RFI bahwa insiden yang terjadi di Burkina Faso saat ini merupakan kudeta dan menyerukan kepada rakyat negara tersebut untuk segera bangkit. (AFP/Reuters)