PBNU: Jihad Adalah Perjuangan Ciptakan Kedamaian Umat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsyudi Syuhud menegaskan jihad dalam Islam adalah pejuangan menciptakan kedamaian di tengah umat dan bukan melakukan peperangan.

"Perjuangan menciptakan kedamaian adalah dengan membangun silaturrahmi, menghargai semua orang dan meminimalkan bebagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, baik muslim maupun non-muslim," kata Marsyudi Syuhud pada diskusi "Merawat Toleransi dan Kebhinekaan di Bumi Papua untuk Memperkuat NKRl di Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, hari Rabu (9/9).

Menurut Marsyudi, penyelesaian konflik di antara masyarakat beragama di Indonesia yang dilakukan dengan pendekatan silaturahmi telah mendapat apresiasi dari negara-negara di dunia internasional.

Bahkan, kata dia, dunia internasional menjadikan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai rujukan dalam penyelesaian konflik masyarakat beragama, karena masyarakat Islam di Timur Tengah sering terjadi konflik yang diwarnai kekerasan seperti pengeboman, hingga perang.

"Hal ini tentu menjadi sorotan, sehingga internasional melihat Islam di Indonesia yang selalu damai," katanya.

Menurut dia, dalam penyelesaian konflik masyarakat beragama, Indonesia mendapat apresiasi dan rujukan dunia dari dunia internasional.

Marsyudi menegaskan, konflik masyarakat beragama di Indonesia ditangani Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berkoordinasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.

"Pendirian FKUB digagas oleh Mantan Presiden dan mantan Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid, yang semasa hidupnya telah menangani berbagai konflik SARA di Indonesia," katanya.

Sekretaris FPKB DPR RI, Jazilul Fawaid, mengatakan Islam harus menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam dengan mengdepankan akhlakul karimah, moralitas dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Jazilul, FPKB DPR RI sangat peduli terhadap kedamaian umat beragama sehingga ketika terjadi konflik antara umat beragama, FPKB turut berkontribusi untuk menyelesaikannya.

"Terhadap kasus Tolikara di Papua, FPKB DPR bersama Kementerian Agama sudah menindaklanjuti dan menyampaikannya ke Menkopolhukam," katanya.

Sementara itu, KH Maman Imanulhaq menilai konflik agama itu seperti mengurai benang kusut, sehingga tidak cukup hanya melihat secara hitam putih pada ledakan isunya.

Namun, menyelesaikan konflik agama harus dilakukan secara konprehensif dari hulu hingga hilir. (Ant)

Editor : Bayu Probo