PBNU Memaklumi Keterlambatan Istana Merespon Hari Santri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj telah mendengar bahwa pemerintah sudah setuju dengan peringatan hari santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober.

Namun, kata Said harus dumaklumi keterlambatan Istana dalam merespon hal tersebut.

"Seandainya nggak terburu waktunya, karena butuh analisis di Istana, kita akan tetap laksanakan," kata Said, di Gedung PBNU, Jakarta Selatan, hari Selasa (6/10).

Dengan demikian, kata Said, PBNU sangat serius untuk mewujudkan cita-cita yang sudah lama terpendam, yakni merayakan Hari Santri. Karena itu, diakui atau tidak oleh pemerintah, PBNU akan menggelar perayaan Hari Santri pada 22 Oktober 2015.

"Ada pengakuan resmi dari negara atau tidak agenda untuk memperingati resolusi jihad KH. Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober nanti tetap akan kita lakukan," kata dia.

Untuk itu, kata Said bahwa peringatan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober ini terinspirasi dari rapat besar ulama pada 22 Oktober 1945. Saat itu, pemerintahan Soekarno meminta fatwa kepada KH. Hasyim Asy'ari tentang bagaimana hukumnya membela negara.

“Saat itu, musyawarah para alim ulama memutuskan perang membela negara adalah wajib hukumnya bagi setiap umat Islam. Maka pada 10 November 1945, para santri banyak yang berkontribusi dalam perang berdarah di Surabaya,” katanya.

Editor : Eben E. Siadari