PBNU: Pemerintah Harus Perbaiki Sistem Informasi Soal Kouta Haji

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  (Sekjen) PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki sistem informasi penting soal kouta haji.

Sebab, kata Helmy kini pemerintah sering kecolongan oleh calon jemahaan haji yang akan menuaikan haji lebih dari satu kali.

"Sistem informasi penting, masa sudah haji tapi bolak balik terus, tapi sudah ada yang 70 tahun waiting list terus. Ada sekitar 30-40 persen orang yang masih berhaji lebih dari 1 kali. Alasannya bisa duplikasi KTP, pengelabuhan nama dan seterusnya. Kalau pakai sistem Bank, bisa diversifikasi," kata Helmy dalam diskusi forum Tashwirul Afkar di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, hari Juamt (2/10).

"Dari sini saja ada 30 persen hak yang terdelay oleh jemaah yang bolak-balik haji sampai lima kali," dia menambahka.

Untuk itu, kata Helmy mengetahui hal tersebut dirinya pernah menayakan kepada Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji (Ditjen PHU) Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

"Pemerintah harus meperketat pembagian kouta haji," kata dia.

Dia mengatakan dalam pembahasan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) penyelenggaraan haji harus mengembangkan sistem informasi kepada masyarakat.

"Seharusnya pemerintah mengembangkan sistem informasi berpihak pada masyarakat, aspek penyelenggaraan haji, dan pengelolaan keuangan," kata dia.

Editor : Bayu Probo