PBNU Tak Ingin Campuri Urusan Dapur PPP

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) enggan ikut campur urusan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Menurut Ketua Umum (Tanfidziyah) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj, itu hak politik PPP, tidak ada kaitannya dengan PBNU. "Kami ormas. Kami mengharapkan PPP solid, PPP menjadi satu, menjadi aset bangsa," kata Said Aqil, di kantor PBNU di Jakarta Pusat, Sabtu (18/10).

Dia tidak menampik, sebagian kader PPP itu dari kalangan NU. Karena itu, dia berharap PPP tetap solid meski tengah menghadapi konflik internal.

"Dalam konflik sekarang yang belum selesai, kami harapkan semoga konsolidasi kembali, dan bersama-sama dengan partai lain membangun bangsa Indonesia," ujar alumnus Universitas King Abdul Aziz itu.

Atas nama Ketua Umum PBNU dan seluruh warga NU di mana saja berada, Said Aqil mengucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden 2014-2019. Menurutnya, PBNU akan berada di belakang konstitusi, siapa pun presidennya.

Lebih jauh mantan aktivis PMII itu menilai pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo sangat bagus. Pertemuan itu memang diharapkan semua pihak.

"Kami sebagai ormas Islam yang besar, berperan menjadi perekat bangsa yang lintas suku, lintas agama, lintas politik," katanya.

Pelantikan Jokowi-JK, MPR Undang Tokoh Lintas Agama

Ketua Majelis Permusyawaran Rakyat, Zulkifli Hasan, mengatakan pihaknya sudah mengundang tokoh nasional, lintas agama dan mantan presiden dan wakil presiden, termasuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Agil Siroj.

"Kami harap 20 Oktober itu dihadiri tokoh-tokoh agama, tokoh nasional, mantan-mantan presiden. Semua," kata Zulkifli, di kantor PBNU, di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, lanjut Zulkifli, pelantikan presiden nanti menjadi momentum yang tepat untuk mempersatukan kembali seluruh komponen bangsa menuju Indonesia yang lebih baik.

Zulkifli menjelaskan, undangan sengaja diantarkan langsung oleh pemimpin MPR karena menilai mempersatukan para tokoh dalam satu ruangan tidak mudah. Di samping itu, MPR berprinsip mendahulukan kepentingan bangsa di atas kelompok-kelompok yang dilandasi empat pilar kebangsaan.

"Karena itu kami datangi, dan mengharapkan bisa menurunkan tensi politik. Alhamdulillah bagus. Semua sudah mau datang," katanya.