PD Dharma Jaya Bantah Belum Kumpulkan Analisis Investasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusumajati, membantah pernyataan yang mengatakan pihaknya belum menyerahkan daftar analisis invetasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pernyataan tersebut membuat PD Dharma Jaya gigit jari karena akhirnya tidak mendapatkan kucuran dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dari pusat.

"Sudah kok. Sudah sesuai aturan Permendagri, yang harus menganalisis adalah BPKAP (Badan Pemerikssa Keuangan dan Aset Perwakilan) DKI, dan kita sudah proses terus dari bulan Desember. Yang melakukan analisisnya namanya Nur Ali. Itupun atas referensi dari BPKAD (Badan Pemerikssa Keuangan dan Aset Daerah) sama dengan yang punya Jakpro juga," kata dia kepada satuharapan.com melalui pesan singkat pada Jumat (22/1) pagi.

Dia juga mengungkapkan pihak BPKAD pada tanggal 8 Januari 2016 memanggil pihak Dharma Jaya kemudian menyetujui laporan hasil analisis investasinya tersebut.

Dengan nada kesal, Marina meminta pihak-pihak terkait untuk tidak membohongi publik.

Sambil menunggu APBD-P 2016 PD Djarma Jaya terpaksa harus memutar otak untuk mengelola program-program yang akan berjalan yaitu dari sisa PMP 2014 senilai Rp 14 miliar, sisa penggantian direktur yang lama Rp 2,1 miliar dan sisa dana yang masih ada yaitu Rp 2,8 miliar.

Jika tahun ini PD Dharma Jaya sama sekali tidak mendapatkan dana PMP, maka beberapa program akan terhambat. Seperti revitalisasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan ruangan pendingin (cold storage).

"Kalau RPH tidak diperbaiki, sapi yang dipotong standar keamanan pangannya juga sulit diperbaiki," kata dia.

Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki atau Ahok sempat mencurigai ada pihak yang ingin ‘bermain’ terkait PMP PD Dharma Jaya.

“Ya saya bilang PD Dharma Jaya itu harus dapat. Ini alasan macam-macam. Saya ngerti lah pikiran mereka. Kan kita mau (kasih) tugas beli daging, beli apa. Ada tanda kutip mau gagalin saja. Alasannya macam-macam,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, hari Kamis (14/1).

Oleh karena itu, dia hanya berharap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang akan mulai dibahas pada bulan April 2016 mendatang dapat mencairkan dana PMP yang dicoret oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu yang lalu.

“Makanya (PMP PD Dharma Jaya) di perubahan (APBD-P) saja, tapi di perubahan sudah mau Lebaran. nggak apa-apa lah,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, hari Rabu (21/1).

“Dharma Jaya kan sudah terbelit utang sudah banyak, utang bank. Sebenarnya uang PMP untuk modal buat beli sapi, dari NTT kan, saya enggak tahu lah, macam-macam lah, tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) saja mencoret.”

Editor : Eben E. Siadari