PDI-P: 6 Bulan Cukup untuk Pertimbangkan Reshuffle Kabinet

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno menilai kinerja sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja buruk, salah satu penyebabnya adalah salah penempatan. Dia pun menilai, waktu enam bulan yang sudah dijalankan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla cukup jadi landasan pertimbangan reshuffle kabinet.

“Dalam penilaian kami (PDI-P), sejumlah menteri salah tempat, sehingga kinerjanya tidak bisa kinclong,” ujar Hendrawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4).

“PDI-P pun sudah membahas tentang reshuffle kabinet, karena waktu enam bulan sudah cukup untuk mempertimbangkan itu, ” dia menambahkan.

Selain faktor salah tempat, hal lain yang jadi penyebab sejumlah menteri di Kabinet Kerja tidak bekerja maksimal adalah konflik kepentingan atau pesan sponsor yang terlalu banyak. Akibatnya, keinginan pemerintah mewujudkan Nawa Cita atau visi Trisakti sulit direalisasikan.

“Agak gamang kagok. Ada yang bidang ekonomi, ada bidang politik hukum. Nah itu sebabnya kita meminta Pak Jokowi melakukan evaluasi secara komprehensif menyeluruh objektif," ujar penghuni Komisi XI DPR RI itu.

Ingin Matang

Meski begitu, Hendrawan menyampaikan PDI-P ingin agar proses reshuffle kabinet dijalankan dengan matang. Tujuannya, agar aktivitas serupa tidak sering terjadi dalam Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Tapi tidak bermuatan tendensius. Kita ingin reshuffle satu kali, jangan ini reshuffle nanti tahun depan begitu Amerika Serikat menaikkan suku bunga, reshuffle lagi," tutur dia.

Saat ditanya apakah usulan reshuffle kabinet yang telah diperbincangkan PDI-P di level dewan pimpinan pusat sudah disampaikan pada Joko Widodo, Hendrawan mengatakan belum. Sebab, menurut dia, usulan tersebut belum menjadi rumusan sebagai saran.

“Sudah dibawa dalam rapat DPP. Ya kami membicarakan itu tetapi tidak pakai acara rapat rencana reshuffle. Artinya berbicara kerja kabinet wajar sebagai partai pengusung, pendukung," ujarnya.

"Sebenarnya enam bulan sudah waktu yang cukup untuk menilai. Tapi kadang-kadang begini, seperti dokter kadang butuh second opinion. Tapi yang jelas reshuffle harus tahun ini," dia menambahkan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja