PDIP dan Tim Transisi Jokowi-JK Bahas Pengembangan Desa

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengatakan Tim Kantor Transisi datang ke ruang Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk membahas soal pengembangan desa.

"‎Tadi rapat bersama Pokja Desa, Pokja Pertanian, dan Pokja Nelayan membahas soal pengembangan desa," kata Budiman Sudjatmiko seusai rapat dengan Tim Transisi di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (17/9).

Selain Budiman, ‎dari Fraksi PDIP hadir Yasonna Laoly, Arief Budimanta, Dolfie OFP, dan Wayan Koster. Sementara dari Kantor Transisi, hadir anggota Pokja Nelayan Perikanan dan Lingkungan Hidup Arief Satria, Chief Operating Officer Deputi Kesra Tim Transisi‎ Phillia Wibowo.

"Kami mengkonsolidasikan program-program desa," katanya.

Pemerintah telah mengajukan anggaran untuk desa sebesar Rp 9 triliun dalam APBN 2015. Padahal, Kantor Transisi Jokowi-JK menginginkan dana desa sebesar Rp 30 triliun. Maka, dana desa APBN 2015 yang hanya Rp 9 triliun, akan digunakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia di tingkat desa.

"Itu kita gunakan untuk peningkatan kapasitas perangkat desa. Baru Januari untuk APBNP kita bisa meng-create dana desa sebesar Rp 30 triliun," kata Budiman.

Dia menambahkan, pihak pokja mengajukan akan ada sekitar 1.500-3.500 pilot project pembangunan desa. "Atas dasar itu, bagaimana anggaran dialokasikan jika melihat alokasi dana desa yang diajukan oleh Susilo Bambang Yudhyono Rp 9,1 triliun, yang kami anggap jauh dari memadai untuk menangani problem kemiskinan dan keterbelakangan dari desa-desa," dia menjelaskan.

“Pokja Desa Kantor Transisi menyampaikan, bisakah dari Fraksi PDIP Komisi II mengawal anggaran itu. Pertemuan tadi membicarakan bagaimana menyiasatinya. Kemungkinan beberapa hal yang berkaitan dengan dana desa akan kita selesaikan di APBN Perubahan, untuk mengejar ruang fiskal yang ada,” katanya.

Ruang fiskal yang ada, menurut Budiman, masih cukup banyak tersisa. Jika dikutak-katik bisa saja memenuhi, sesuai dengan ketentuan undang-undang desa. Pada tahun 2015, dari APBN bisa memenuhi Rp 64 triliun sesuai dengan yang ada pada undang-undang untuk sekitar 73.000 desa.

“Hitungan dari Dolfie dari Banggar ada Rp 64 triliun. Dan, ada beberapa ratus triliun yang dapat dikutak-katik pemerintah dalam APBN perubahan. Karena APBN saat ini dibuat oleh Pemerintahan SBY kami tidak bisa berbuat banyak. Namun, kalau nanti ada ajuan APBN-P dari Jokowi-JK, ada dana yang bisa dialokasikan untuk anggaran desa,” dia menambahkan.

Editor : Sotyati