PDIP Izinkan KMP Masuk Kabinet Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Partai‎ Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengizinkan Koalisi Merah Putih (KMP) masuk dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan Presiden Jokowi harus mempertimbangkan dukungan politik dari parlemen, demi mengurangi hambatan politik dalam merealisasikan berbagai program pemerintahan yang diusung.

"Realistisnya, saat ini dukungan politik dari parlemen belum signifikan, kalau tidak didukung 50 plus satu, Presiden akan menghadapi hambatan politik," kata Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).

"Jadi Presiden harus mempertimbangkan agar dukungan politik bertambah (dalam perombakan kabinet)," dia menambahkan.

Terkait fungsi pengawasan dan keseimbangan (cheks and balances) dari parlemen yang akan berkurang bila KMP masuk Kabinet Kerja Jokowi-JK, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR itu enggan mempermasalahkan. Sebab, menurut dia, mengurangi potensi terjadinya konflik antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pemerintah jauh lebih penting.

"Lebih bermanfaat mana, checks and balances atau bangsa ini terus menghadapi realitasi konflik antara parlemen dengan Pemerintah?," ucap Basarah.

Meski begitu, dia mengatakan, memberikan dukungan pada Pemerintah tidak lantas mendukung segala kebijakan yang diambil, Bila ditemukan kebijakan yang tidak pro-rakyat, maka partai politik pendukung tersebut tetap bisa mengkritisi.

"Bukan berarti segala kebijakan langsung didukung. Misalnya kemarin, saat pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), PDI Perjuangan menolak itu, karena melanggar amanat konstitusi," tutur Basarah.

Editor : Eben Ezer Siadari