PDIP Sebut Rencana Audit Anggaran KPU Tidak Masuk Akal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Angggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menilai permintaan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 tidak masuk akal.

"Kalau yang lalu mau diaudit, silakan enggak masalah. Tapi kalau yang mau diaudit terkait dengan anggaran pelaksanaan Pilkada  Serentak 2015 lucu. Karena, uangnya saja belum ada, apa yang mau kita audit?," kata Arteria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/6).

Menurut dia, Fraksi PDI Perjuangan setuju bila anggaran KPU yang diaudit adalah anggaran tahun 2014. Karena hal tersebut menjalakan fungsi pengawasan DPR, sekaligus membuktikan bila BPK memiliki temuan telah terjadi penyimpangan.

"Audit anggaran tahun 2014 silakan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, lakukan proses penegakkan hukum. Tidak ada satupun lembaga atau orang di republik ini yang kebal hukum,” ujar Arteria.

“Tapi spiritnya bukan balas dendam, melainkan agar Pilkada dapat berjalan dengan baik, impartialitas dan penyelenggaranya mudah-mudahan ke depan punya integritas," politisi PDI Perjuangan itu menambahkan.

Arteria juga mengungkapkan, Fraksi PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan audit KPU terkait anggaran Pilkada Serentak 2015, dengan catatan audit itu tidak menyandera KPU dengan kepentingan dan harus bisa dipertanggungjawabkan.

Sebab, bisa saja pemerintah, pribadi, atau partai politik tertentu membuat KPU tidak mandiri lagi. Padahal di depan mata ada 269 kota/kabupaten dan provinsi yang akan melangsungkan pilkada secara bersamaan pada 9 Desember 2015 mendatang. "Kita enggak apa-apa, sepakat, tapi sepanjang tidak dikaitkan dengan semangat balas dendam," ujar Arteria.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja