PDIP Tak Satu Suara Tanggapi “Brutus Istana”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menuding Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai operator yang menjalankan kepentingan pihak luar dari dalam pemerintahan. Selain itu, sosok yang menghuni Komisi III DPR itu pun menyebut dua nama lainnya, Luhut Binsar Pandjaitan dan Andi Widjajanto, sebagai rekan Rini yang tergabung dalam “Brutus Istana”.

Menanggapi hal tersebut, politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan itu hanya pendapat individu dan tidak bisa dijadikan sebagai pandangan partai berlambang banteng.

“Itu persepsi individu saja, tidak bisa disalahkan. Tapi secara partai atau fraksi kita tidak bisa berpendapat sama,” kata Hendrawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2).

Menurut wakil rakyat di Komisi XI DPR itu, guna menilai karakter seseorang, apakah pro pada kepentingan asing atau tidak, tidak bisa lewat satu tindakan saja. Namun, bila sejumlah kebijakan yang dilakukan secara konsisten menunjukan Rini Soemarno pro kepentingan asing, baru hal tersebut bisa disimpulkan.

“Kalau koherensi, baru bisa dikatakan dia pro asing,” kata dia.

Evaluasi per Tahun

Hendrawan mengungkapkan secara partai, PDI Perjuangan akan melakukan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi secara proporsional dan profesional tanpa mereduksi hubungan antara pemerintah dan partai. Sehingga, ia menilai pendapat yang beredar beberapa hari ke belakang hanya sebatas pandangan masing-masing individu saja.

“Dalam mengevaluasi, PDI Perjuangan akan menggunakan parameter komitmen dan program-program, bukan dengan intensitas pertemuan atau tidak menuruti arahan,” kaa dia.

Menurut dia, selama ini PDI Perjuangan senantiasa mengingatkan Pemerintahan Jokowi agar tidak melupakan Nawa Cita dan janji-janji yang sudah dilontarkan pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2014 lalu. “Misalnya kita mengkritis Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RAPBN-P) 2015, mengapa Pemerintahan Jokowi mengeluarkan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) lebih besar daripada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Hendrawan.

“Padahal kita mau kemandirian, kenapa hutang jadi lebih banyak sekarang?,” Anggota Komisi XI DPR itu menambahkan.

Oleh karena itu, Hendrawan berpendapat PDI Perjuangan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi setiap tahun. Tujuannya, agar pemerintahan Presiden RI ketujuh tersebut tetap berjalan sesuai dengan cita-cita yang direncanakan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja