Pedagang Pasar Kalimalang Demo Tuntut Relokasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Puluhan pedagang Pasar Kalimalang, Cakung Barat, Jakarta Timur, berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, hari Senin (23/11).

Abdul Rosyid Arsyad, Koordinator Pedagang Pasar Kalimalang, dalam orasinya menyuarakan aspirasi pedagang Pasar Kalimalang yang menolak penggusuran tanpa adanya relokasi. “Penggusuran tanpa adanya relokasi, pembinaan, serta pengembangan ke depannya adalah sama saja seperti mengkhianati dan melukai hati pedagang Pasar Kalimalang,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta, Ahok, yang saat itu tengah memenuhi panggilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dituntut oleh pedagang Pasar Kalimalang untuk bertanggung jawab atas penggusuran tersebut. Mereka beranggapan bahwa penggusuran tanpa adanya musyawarah dan relokasi merupakan bentuk penindasan terhadap hidup rakyat kecil.

“Pemerintah harusnya melindungi, menjaga, dan membina pasar tradisional, bukan justru menghancurkan kami rakyat kecil yang hanya mengandalkan hasil dagang di pasar tradisional untuk hidup sehari-hari. Jika tempat berjualan kami digusur tanpa diberikan relokasi, lantas kami makan apa?” ujar Yasnimar, yang mengaku sudah berdagang 23 tahun di pasar tersebut.

“Kami digusur tidak apa-apa, kok, tapi tolong ada tempat pemindahannya, jangan main gusur seenaknya gitu,” tambah Erma, juga pedagang di pasar itu.

Erma mengatakan, mereka telah mengajukan permohonan relokasi ke Lurah Cakung Barat dan Camat Cakung. "Kami diberikan waktu 10 hari hingga Senin depan, tanggal 30,” katanya.

Menurut Rosyid, warga tidak menolak penggusuran tersebut, hanya saja mereka memohon adanya relokasi di tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan di bawah naungan PD Pasar Jaya. Selain itu, para pedagang juga mengeluhkan soal pungutan liar.

Mereka juga memohon kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan permasalahan banjir di RT 18 RW 07, serta penutupan Jalan Rusun Tipar, Cakung, Kelurahan Cakung Barat.

“Kami hanya meminta penanganan dan solusi dari pemerintah dalam masalah ini. Kami sudah terancam kehilangan mata pencaharian. Kami tadi sekaligus telah mengajukan surat permohonan lokasi, tempat yang merupakan lahan Pemerintah Provinsi DKI ke Gubernur dan Wakil Gubernur,” Rosyid menambahkan.

Setelah dari Balai Kota itu, menurut Rosyid, sebelum penggusuran diupayakan diadakan diskusi dengan mengundang Gubernur, Ketua DPRD DKI, dan warga, membahas upaya penangangan Pemprov dan DPRD DKI Jakarta terhadap pasar tradisional yang terkena penggusuran.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman, yang juga mantan Direktur Utama PD Pasar Jaya, mengatakan siap memediasi warga yang terdampak penertiban. Upaya mediasi akan ditempuh pihak legislatif untuk mempertemukan warga dengan eksekutif. Mediasi akan diupayakan setelah poin-poin demonstrasi diterima legislatif.

“Kami dengar dulu apa permintaan dari warga. Pasti akan kami terima,” ujar Prabowo kepada satuharapan.com, pada hari Senin (23/11) pagi. (feb)

Editor : Sotyati