Pembagian KIS Makassar Berujung Ricuh

MAKASSAR, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Kota Makassar, yang membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), secara perdana kepada 5.000 orang dari jumlah yang sudah tercetak sebanyak 86.558 kartu di Lapangan Karebosi, berujung ricuh.

Keributan terjadi, setelah Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, yang membagikan secara simbolis KIS itu meninggalkan lokasi atau pada  Rabu (23/3) malam..

Daeng Gassing, yang merupakan salah satu penerima KIS mengaku kecewa karena pembagian "kartu sakti" kepada sebagian warga itu tidak tepat sasaran, dan bahkan belum merata.

"Kami ini hidup di tengah-tengah masyarakat dan mengetahui siapa yang dekat siapa dan keluarganya siapa, bagaimana kehidupan ekonominya. Ada warga yang mampu secara ekonomi tapi mendapatkan KIS itu," katanya.

Daeng Gassing mengaku, kebanyakan warga yang menjadi perpanjangan pemerintah dalam mendata langsung warga ada juga yang menyisipkan keluarga, atau kerabatnya untuk mendapatkan dan ini sudah tidak tepat lagi dengan sasarannya.

Dari pantauan itu, dalam pembagian perkelompok lingkup kecamatan tersebut, aksi saling dorong tak terhindarkan, riak-riak mewarnai pembagian di area karebosi.

"Kami memohon Dinsos dan Pemkot mendata ulang ini. Warga kami banyak yang tidak dapat KIS," katanya.

Pembagian KIS, yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar bagi fakir miskin, anak terlantar yang tidak mampu jauh dari harapan dan belum merata.

Padahal KIS tersebut, sangat bermanfaat untuk membantu meringankan tangisan dan jeritan masyarakat fakir miskin, dan tidak mampu ketika membutuhkan layanan kesehatan. Untuk itu warga miskin yang belum dapat sangat berharap agar pembagian dilakukan secara merata.

Kepala Dinas Sosial Makassar, Yunus Said yang berada di lokasi, hanya bisa menyaksikan dan menonton aksi saling dorong dan keributan antarwarga.

"Kalau pembagian belum merata lapor di Dinsos biar didata ulang, kita harapkan pembagian KIS utama bagi warga miskin di Makassar," katanya.

Yunus Said menyebutkan, jumlah total KIS untuk anggaran APBD sebanyak 174.000 kartu dan yang dicetak 86.558 kartu. Penerima KIS ini juga masih dimungkinkan untuk bisa bertambah lagi.

"Kemungkinan data penerima KIS akan bertambah, karena masih ada masyarakat yang belum terdata," katanya.

Dia juga meminta, agar masyarakat melaporkan bilamana ada yang tidak berhak mendapatkan KIS untuk segera memberikan komplain untuk segera ditindaklanjuti.

"Kita menerima komplain, kalau ada masalah tentang KIS atau tidak dapat kartu, segera dilaporkan termasuk penerima yang tidak berhak. Ini juga sebagai bentuk loket kemiskinan," katanya. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari