Pembangunan Inklusif Disabilitas Perlu Kolaborasi Semua Pihak

MAKASSAR, SATUHARAPAN.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan inklusif disabilitas merupakan suatu pendekatan dan cara pandang yang perlu diarusutamakan di semua sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, keamanan, perdagangan, dan investasi.

“Pembangunan inklusif disabilitas memerlukan kolaborasi dan tidak bekerja secara terpisah. Pemerintah, swasta, dan organisasi penyandang disabilitas harus bersinergi dan bekerja sama,” ujar Risma pada Penutupan Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusi Disabilitas dan Kemitraan Pasca-Tahun 2025 (AHLF) di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/10).

Ia menekankan perlunya memperkuat ketersediaan data disabilitas sehingga bisa membuat kebijakan dan intervensi yang tepat. Selain itu, Mensos mengatakan bahwa berwirausaha, memajukan teknologi, dan inovasi merupakan salah satu upaya nyata dalam memberdayakan penyandang disabilitas dan meningkatkan kemandirian mereka.

Tidak kalah penting, Mensos menekankan agar semua pihak harus bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melihat disabilitas sebagai sebuah aib.

“Semua itu agar masyarakat tidak melihat disabilitas sebagai sesuatu tidak berdaya, menjadi beban, masyarakat dapat melihat bahwa penyandang disabilitas dapat berkontribusi, dan berperan penting dalam masyarakat,” tegas Tri Rismaharini.

Sementara itu, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Jakarta Tendi Gunawan mengatakan saat ini masih terdapat diskriminasi pekerjaan terhadap penyandang disabilitas. Padahal, katanya, jika diberi kesempatan, maka penyandang disabilitas mempunyai kemampuan sama.

Staf khusus Presiden RI Angkie Yudistia mengatakan bahwa semua penyandang disabilitas bisa hidup mandiri. “Tinggal semua pihak bersama-sama memberikan kesempatan dan kepercayaan terhadap penyandang disabilitas untuk berkarya.” katanya.